VIDEO: Mahfud MD Kesal Dana Otsus Papua Rp1.000 Triliun Dikorupsi, Pejabat Foya-Foya
Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan pemerintah selama ini telah memberikan dana otonomi khusus Papua mencapai Rp1.000 triliun sejak 2001.
Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan pemerintah selama ini telah memberikan dana otonomi khusus Papua mencapai Rp1.000 triliun sejak 2001.
Mereka sebelumnya diperiksa terkait dugaan seruan di media sosial sebelum demo tolak daerah otonomi baru (DOB) dan otsus jilid III di Distrik Heram dan Abepura, Jayapura, pada Selasa (10/5) kemarin.
Gustav menuturkan, enam orang yang turut diamankan akan dimintai keterangan sebagai saksi. Mereka akan diperiksa terkait seruan bersifat provokatif yang rentan terhadap kondusifitas keamanan di kota Jayapura.
Kapolres Jayapura, AKBP Fredrickus W.A Maclarimboen mengatakan, razia yang dilaksanakan tersebut sebagai upaya mengantisipasi massa yang hendak mengikuti aksi demo di kota Jayapura.
Rasminto mencontohkan seperti prestasi yang diukir oleh Seperti Sherina Fernanda Msen yang mengeyam pendidikan di Universitas Corban Oregon Amerika Serikat.
Bupati Awoitauw meminta MRP tidak menutup aspirasi warga Papua yang menerima pembentukan DOB Papua.
Polisi mengimbau masyarakat tidak termakan isu hoaks yang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak tertentu yang bertujuan untuk menciptakan situasi yang tidak kondusif di tengah masyarakat.
Tim ini dipimpin Saor Siagian, serta dua anggota yaitu Stefanus Roy Rening dan Usman Hamid. Tim akan merekrut badan pekerja yang diambil dari para ahli dan orang-orang yang berintegritas.
Kementerian Keuangan mendukung percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan kualitas pelayanan publik di wilayah Papua. Hal itu diupayakan lewat pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM Unggul, dan dukungan pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah akan meningkatkan dana otonomi khusus (otsus) Papua menjadi 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional.
Ia tak menampik telah dilakukan konsinyering antara Pemerintah dan Komisi II DPR RI. "Kendati demikian, konsinyering bukan forum resmi yang diatur dalam tata tertib DPR RI," tegas Rifqi.
Kedua RPP yang sedang diutamakan pembahasannya ialah tentang Pengolahan Pembinaan dan Pengawasan serta Rancangan Induk Penerimaan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus, sebagaimana diatur di pasal 34 ayat 18. Serta tentang Pembentukan Badan Khusus seperti diatur di pasal 68 ayat 4 dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tersebut
Sejak UU Otsus Papua disahkan Juli lalu, pemerintah tengah menyusun rancangan Peraturan Pemerintah tersebut. Puan mengatakan, DPR mendukung pelaksanaan Otsus Papua tidak sekadar menjadi undang-undang.
Akmal menjelaskan, dalam UU Otsus yang telah direvisi ini akan memperjelas bagaimana tata kelola anggaran Otsus ke depannya. Pengelolaan dana Otsus ini harus dipastikan memang benar-benar menyasar kepada masyarakat yang berada di desa maupun distrik yang ada di Papua.
Koordinator Loyalis Partai Golkar (LPG) Feri R Kembali mendatangi Lembaga Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi demi memberikan dukungan dan Suport terhadap KPK agar menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi di Pemprov Papua.
Lembaga dan elemen di Papua Barat setuju terhadap revisi Undang-Undang Otonomi Khusus atau. Lembaga Papua seperti Majelis Rakyat Papua (MRP), Fraksi Otsus DPR PB, DAP Wilayah III Doberay, Parlemen Jalanan dan Garda Merah Putih Papua Barat bersepakat untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Barat.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan UU Otsus Papua diperpanjang agar dana Otsus tetap bisa dicairkan.
Pesawat jet yang dibelikan Sandra Dewi dan Harvey Moeis untuk anak mereka telah menjadi sorotan
Baca Selengkapnya