Meski belum merinci siapa saja dan berapa jumlah orang yang diduga terlibat, tetapi Ali baru menyebut bila yang ditangkap ada pihak dari penyelenggara negara sampai swasta.

Ali mengungkapkan ada beberapa pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Para pihak tersebut terdiri atas penyelenggara negara dan pihak swasta.

Muhammad Adil merupakan putra daerah asli Kepulauan Meranti yang lahir pada 18 April 1972. Dia menempuh pendidikan sarjana dan magisternya di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Riau.

Kendati demikian, dia menegaskan, PDI Perjuangan akan mendukung penuh langkah upaya KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 6 April 2023 malam. Dalam operasi senyap kali ini tim penindakan mengamankan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil.

Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Muhammad Adil terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sosok yang ditangkap lembaga antirasuah ini cukup kontroversial, di antaranya pernah membuat pernyataan heboh dengan menyebut sejumlah orang di Kementerian Keuangan sebagai iblis atau setan.

Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis (6/4) malam. Sejumlah ruangan di kantornya telah disegel.

Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis (6/4) malam. Juru bicara lembaga antirasuah membenarkan penangkapan Adil, namun belum merinci kasus yang menjeratnya.

KPK menegaskan OTT yang dilakukan lembaga antirasuah tidak dilakukan serampangan. OTT itu dilakukan berbekal bukti permulaan cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah melakukan 10 operasi tangkap tangan (OTT) selama tahun 2022.

Firli meminta jajarannya bekerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dalam UU tersebut menegaskan KPK dalam bekerja tak terpengaruh dengan kekuasaan mana pun.

Elyy diperiksa terkait dugaan etik dalam kasus suap penanganan perkara di MA.

Dua kantor yang terkonfirmasi dari pihak internal Pemprov Jatim digeledah KPK adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, yang berlokasi di Jalan Gayung Kebonsari Surabaya.

PKS meminta Luhut menjelaskan secara detail atas pernyataan soal OTT membuat jelek negara.

OTT dilakukan KPK biasanya menyangkut kasus suap yang nominalnya tak sebanding dengan perkara besar yang merugikan negara keuangan negara lebih besar. Sehingga disayangkan apabila SDM di KPK hanya difokuskan untuk penindakan OTT.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sering-sering menggelar operasi tangkap tangan. Operasi senyap itu dinilai Luhut hanya akan merusak citra negara.

Maraknya OTT yang dilakukan KPK justru memperlihatkan praktik korupsi tak mudah diberangus dari negara ini. Sehingga dia tak merasa apa yang dilakukan KPK dengan menggelar OTT sebagai tindakan memalukan negara.