Aksi Ratusan Buruh Jakarta Tolak Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam aksinya ratusan buruh pawai berkeliling sambil berorasi dan mengajak pekerja di pabrik-pabrik untuk turun jalan sebagai bentuk menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan oleh pemerintah melalui DPR karena dinilai merugikan nasib para buruh.

Peneliti dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Fathimah Fildzah Izzati menilai, tingkat kepercayaan publik terhadap partai, DPR dan lembaga pemerintahan akan semakin tergerus dengan disahkan UU Cipta Kerja.

Rancangan Undang Undang Omnibus Lau Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang. Gelombang penolakan terhadap penetapan tersebut terjadi di banyak daerah, tidak terkecuali oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Solo.

Aksi Mogok Kerja Buruh di Cikarang Menolak Omnibus Law. Aksi mogok kerja yang berlangsung tanggal 6-8 Oktober tersebut terjadi akibat pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR dan Pemerintah RI.

Cegah Demo Buruh, Puluhan Brimob Bersenjata Berjaga di Tol Bitung. Penjagaan ketat tersebut dilakukan untuk mencegah aksi demontrasi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang rencananya dilakukan oleh massa buruh.

Idham juga meminta agar jajarannya melaksanakan kegiatan fungsi intelijen dan pendeteksian dini guna mencegah terjadinya mogok kerja yang berpotensi terjadinya konflik sosial serta aksi anarkis di wilayah masing-masing.

Banyak norma aturan yang dibuat masih bertentangan dengan norma konstitusi.

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menyarankan pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat soal RUU Cipta Kerja.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, kembali menekankan pentingnya pengesahan RUU Cipta Kerja dalam waktu dekat. Mengingat salah satu poin penting dari RUU anyar ini, yakni menghendaki intervensi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk percepatan penerbitan izin usaha melalui NSPK.

Ketua Lembaga Demografi Universitas Indonesia Turro S. Wongkaren mengatakan, penting penerapan RUU Cipta Kerja dalam waktu dekat. Sebab, RUU kontroversial ini dianggap mampu menghindarkan Indonesia dari potensi bencana demografi.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, berharap pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja bisa rampung pada awal Oktober 2020. Omnibus tersebut dinilai sangat penting bagi investasi Indonesia saat ini.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Ristadi, mengatakan terdapat rencana aturan baru di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satunya adalah masalah uang kompensasi untuk pekerja kontrak.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan terbentuknya RUU Cipta Kerja merupakan bagian dari ikhtiar dan proses panjang yang diambil pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera. Pemerintah pun telah melakukan berbagai kajian dan menghimpun masukan dari berbagai stakeholder.

"Sebuah tradisi sedang kita mulai, yaitu dengan menerbitkan omnibus law, satu UU yang mensinkronisasikan puluhan UU secara serempak. Sehingga, antar UU bisa selaras, memberikan kepastian hukum serta mendorong kecepatan kerja dan inovasi dan akuntabel dan bebas korupsi, " ujar Jokowi.

Hinca berpandangan, urgensi RUU ini sebaiknya ditunda sementara. Sebab, adanya pandemi Covid-19 harus diutamakan dahulu penanganannya.

Namun, Sukamta menyayangkan artis dan influencer digunakan untuk sarana politik menggiring opini publik. Pemerintah seharusnya setop menggunakan influencer untuk menggiring isu yang menjadi perdebatan.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, pembahasan RUU Cipta Kerja akan dilakukan DPR RI dengan hati-hati dan transparan.

Selain itu, Nining pun tidak melihat adanya political will dalam pembuatan RUU Ciptaker untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam membuka ruang demorkasi.