Tokoh dua daerah yang diberikan kewenangan khusus, Aceh dan Papua, sepakat untuk bersama-sama memperjuangkan implementasi dari kekhususan yang telah diberikan Pemerintah Republik Indonesia agar terealisasi secara maksimal.

DPR telah menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Otsus Papua). RUU ini disahkan dalam rapat paripurna penutupan masa sidang, Kamis (15/7).

Perubahan kedua regulasi tersebut juga diharapkan dapat menegakkan HAM dan supremasi hukum demokrasi, mendorong pengakuan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP) dan penerapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan optimal.

Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-undang (RUU) Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) bersama-sama dengan pemerintah. Hal ini diputuskan dalam rapat Pansus Otsus Papua pada hari ini, Kamis 24 Juni 2021).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan, pemerintah menerima banyak aspirasi untuk pemekaran Provinsi Papua. Bahkan usulan tersebut juga telah disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

APBD Papua maupun Papua Barat masuk dalam 10 besar Provinsi dengan APBD tertinggi di Indonesia. Namun belum optimal memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kehidupan masyarakat asli Papua.

Dalam revisi UU Otsus Papua yang akan dibahas adalah pasal 34 tentang dana Otsus. Serta pasal 76 terkait pemekaran wilayah di Pulau Papua.

Dana Otonomi khusus (Otsus) untuk Papua dan Papua Barat akan berakhir pada 2021 nanti. Sayangnya, penerapan Otsus di Papua yang sudah berlangsung selama 20 tahun dianggap belum berjalan maksimal.

Dasco lalu meminta persetujuan kepada anggota dewan yang hadir dalam paripurna. Mereka menyetujui anggota Pansus untuk pembahasan RUU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi bumi Cendrawasih itu.

Selama 20 tahun, pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat mendapatkan dana otsus. Setiap tahunnya, jumlah dana otsus yang ditransfer ke daerah selalu meningkat. Sayangnya, penyerapan dana otsus yang bertujuan untuk kesejahteraan dinilai masih belum optimal. Bahkan masih belum terasa bagi masyarakat Papua.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi dana otonomi khusus (otsus) Papua dan Papua Barat tidak tersebar secara akuntabel. Akibatnya, penyerapan dana otsus hanya dinikmati di beberapa kabupaten di kedua provinsi tersebut.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menilai, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Provinsi Papua dan Papua Barat masih belum optimal. Sebab, tidak semua masyarakat Papua merasakan dan bisa melihat implementasi dana otsus yang diberikan pemerintah pusat selama 20 tahun terakhir.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menilai penggunaan dana otonomi khusus (otsus) Papua dan Papua Barat masih belum maksimal digunakan untuk mengejar ketertinggalan. Hal ini terlihat dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dana otsus.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menilai, penggunaan dana otonomi khusus (otsus) Papua dan Papua Barat masih belum maksimal untuk sektor kesehatan. Tercermin dari tingkat harapan hidup dalam 10 tahun terakhir masih belum mendekati rata-rata nasional meskipun mengalami perbaikan tiap tahunnya.

Pemerintah memutuskan memperpanjang pemberian dana otonomi khusus (otsus) untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat selama 20 tahun lagi. Selain itu, anggaran dana otsus juga naik menjadi 2,25 persen dari sebelumnya 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Pemerintah Pusat telah banyak memberikan pemihakan kepada provinsi Papua dan Papua Barat. Hal tersebut tercermin dari anggaran dana otonomi daerah yang selama 20 tahun terakhir mencapai Rp138,65 triliun.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah membuka dialog dengan tokoh Papua dan Papua Barat. Agar tercipta keselarasan pandangan dan sikap atas pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Forum Bersama (Forbes) Aceh sepakat mengawal keistimewaan dan kekhususan Aceh, sebagaimana tercantum dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.