Bahlil ingin wajah Indonesia dalam pengurusan izin berubah. Oleh karena itu pemerintah melahirkan OSS sebagai instrumen pengurusan izin yang terdigitalisasi dan lebih transparan. Termasuk memangkas biaya-biaya yang tak perlu alias pungli.

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengatakan, penggunaan online single submission (OSS) untuk perizinan usaha di Papua masih belum optimal. Per Agustus, perizinan usaha di Papua belum mencapai 20.000. Padahal targetnya sampai akhir tahun mencapai 200.000 izin.

Staf Khusus Bidang Hubungan Daerah Kementerian Investasi/BKPM, Tina Talisa menjelaskan, platform OSS sudah ada sejak tahun 2018, kemudian pada 2021 mulai diterapkan OSS berbasis risiko implementasi dari Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Pertama, peraturan daerah sebagai syarat dikeluarkannya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kedua, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang belum semuanya masuk sistem OSS.

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengakui pelayanan pengurusan perizinan melalui One Single Submission (OSS) masih belum sempurna. Masih ada beberapa keterlambatan pengurusan perizinan yang menghambat proses pemberian izin bagi pelaku usaha tertentu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, operasionalisasi perizinan berusaha secara online atau Online Single Submission (OSS) mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia melaporkan, kepada Presiden Joko Widodo bahwa sistem Online Single Submission (OSS) belum berjalan maksimal. Penerapan sistem OSS sejak pertama kali peluncuran baru mencapai 90 persen.

OSS berbasis risiko merupakan merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), tepatnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Kolaborasi Usaha Kecil Menengah Nasional (Komnas UKM) yang terdiri dari 14 asosiasi, komunitas dan organisasi UMKM, menyebut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam Online Single Submission (OSS) yang berjumlah 5 digit dinilai menyulitkan pelaku usaha.

Kolaborasi Usaha Kecil Menengah Nasional (Komnas UKM) yang terdiri dari 14 asosiasi, komunitas dan organisasi UMKM, mengaku keberatan dengan pelaksanaan Online Single Submission (OSS) yang dinilai cenderung malah menyulitkan usaha mikro kecil.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menyambut baik kolaborasi pemerintah dengan Tokopedia. Di mana pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) bagi pelaku usaha bisa dilakukan di platform Tokopedia.

Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia mengakui, penerapan sistem online single submission (OSS) yang merupakan aplikasi proses perizinan berbasis digital belum 100 persen sempurna hingga sekarang. Dia menyebut, hal ini telah dilaporkan langsung kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Pemerintah telah meluncurkan Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko yang merupakan aplikasi proses perizinan berbasis digital. Pembuatan aplikasi ini dilakukan sejak Maret 2021 lalu setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) hasil turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengakui, aplikasi Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko masih masih belum sempurna ketika digunakan. Alasannya, aplikasi tersebut baru mulai diujicobakan pekan lalu dan dirilis beberapa hari yang lalu.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan, peluncuran Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) atau OSS Berbasis Risiko semakin memudahkan pelaku usaha mendapatkan izin usaha. Bahlil mengingatkan kepada para pengusaha agar tidak lagi berlaku curang.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid menyebut, Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) atau OSS Berbasis Risiko memudahkan pengurusan izin berusaha. Sebab, proses pengajuan menjadi lebih sederhana.