Meskipun sudah diputus sejak Kamis (25/10), Suhadi mengatakan dirinya masih belum mengetahui isi putusan tersebut karena putusan untuk perkara itu masih dalam proses minutasi atau pemberkasan perkara.

Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) menolak gugatan Oesman Sapta Odang (OSO) terkait namanya dicoret dari Daftar Caleg Tetap (DCT) anggota DPD. Putusan ini dibacakan Ketua Majelis Hakim Abhan pada sidang sengketa ajudikasi Pemilu yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu RI, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (11/10) malam.

Bawaslu sore ini akan menggelar sidang ajudikasi putusan terkait dugaan pelanggaran administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dilaporkan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang atau OSO. Anggota Bawaslu Afifuddin mengatakan sidang putusan tersebut akan digelar pada Pukul 16.00 WIB di Kantor Bawaslu.

OSO bangga hubungan DPD dengan DPR semakin akrab. OSO juga merasa bersyukur bisa merayakan HUT DPD ke-14. Dia berharap di usia ini DPD bisa meninjau kembali apa yang telah dikerjakan.

OSO mengatakan kalau Jokowi mendapatkan nomor satu sudah wajar sebagai seorang petahana. Kalau mendapatkan nomor dua dia artikan sebagai tanda dua periode.

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) tak terima dicoret oleh KPU dari daftar tetap calon anggota DPD untuk Pemilu 2019. OSO dicoret karena tidak menyerahkan surat pernyataan mundur dari kepengurusan Partai Hanura sebagai syarat wajib.

Pimpinan DPD RI terima kunjungan Ketua Parlemen Korea Selatan. Moon Hee-sang, ketua parlemen yang baru terpilih, ini melakukan pertemuan untuk membicarakan hubungan bilateral antarparlemen serta isu-isu terkini kedua negara.

"Negara Indonesia, bangsa Indonesia, bahasa Indonesia. Ngapain pakai bahasa Inggris di negara sendiri," tandas OSO.

Meskipun namanya tercantum, OSO enggan mengakuinya secara gamblang. Dia mengaku masih ingin membicarakan lebih lanjut terkait rencana maju sebagai caleg DPD ke partai yang ia pimpin.

Charta Politika merilis hasil survei kinerja DPR, MPR, dan DPD. Dalam survei tersebut, DPD dianggap belum menjalankan tugasnya dengan baik dibandingkan dengan DPR atau MPR.

Ia mengatakan dalam ajaran agama Islam, posisi ibu lebih tinggi dibanding seorang ayah. Ia mengutip hadist Nabi yang menyatakan bahwa nama ibu disebut tiga kali sebelum nama ayah.

Ketua DPD RI ini meyakini yang menentukan nasib Jokowi di pesta demokrasi 2019 adalah rakyat bukan hanya buruh. "Rakyat itu yang menentukan siapa yang dia pilih. Ya buruh kan bagian dari rakyat. Tapi bukan buruh mengklaim dirinya adalah rakyat keseluruhan," jelas dia.

anglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga sangat mengapresiasi pihaknya merealisasikan program bernama Petasan yang bertujuan memberikan pelayanan pendidikan.

Ketua DPD RI ini mengajak anak-anak muda untuk lebih cerdas dalam menyikapi pandangan-pandangan kontraproduktif yang menyesatkan.