Spanduk provokatif mencatut nama organisasi Muhammadiyah tersebar di sejumlah tempat di Kota Depok, Jawa Barat. Dalam spanduk terdapat tulisan yang merujuk pada dugaan ujaran kebencian 'Kami Warga Muhammadiyah Tidak Rela Kota Depok Dipimpin PKI Perjuangan'.

"Mengungkap dan menangkap siapa saja yang terlibat, dan jika mungkin ada aktor intelektual di balik kasus kaburnya Djoko Tjandra," pungkas Abdul Mu'ti.

Kasiyarno menambahkan, Muhammadiyah memiliki 30.000 satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Persyarikatan Muhammadiyah sudah banyak membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan sejak sebelum Indonesia merdeka.

"Sehingga harus ada pemihakan yang kuat terhadap yang lemah. Yang sering saya sebut harus ada pemihakan dari kaum elit kepada kaum alit," kata Abdul Mu'ti dalam Webinar Bulan Bung Karno yang digelar DPP PDI Perjuangan (PDIP), Selasa (9/6).

Ketua PP Muhammadiyah tak mempersoalkan tema diskusi soal pemakzulan presiden. Apalagi di negeri ini kebebasan berbicara dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Namun dia berharap tidak dikaitkan dengan Muhammadiyah.

Agus menilai keputusan yang diambil nantinya sesuai dengan protap Covid-19 dan menghindari lahirnya klaster baru.

"Jangan sampai masyarakat membuat penafsiran masing-masing. Di satu sisi, mall dan tempat perbelanjaan mulai dibuka, sementara masjid dan tempat ibadah masih harus ditutup."

Ketua MCCC, Agus Samsudin menyebut sejumlah indikator perkembangan wabah corona masih menunjukkan tren kenaikan, mulai dari jumlah kasus hingga korban meninggal. Melihat kondisi tersebut, Agus menyebut harus ada upaya meningkatkan perlawanan terhadap penyebarannya.

Haedar Nashir mengatakan masalah yang kini dihadapi oleh Indonesia bukan saja keberagaman yang dimaknai sebagai beragamnya konteks agama, budaya, sosial dan ekonomi. Tetapi ada dimensi keberagamaan yang melekat di dalamnya. Hal ini, menurutnya, berpengaruh pada tatanan sosial masyarakat Indonesia.

Bahkan menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, pasien COVID-19 meninggal dunia yang sebelumnya telah berikhtiar dengan penuh keimanan untuk mencegah dan atau mengobatinya, maka mendapat pahala seperti pahala orang mati syahid.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, seiring adanya wabah virus corona Covid-19, pihaknya tidak mengeluarkan imbauan larangan salat berjamaah di masjid/musala. Tetapi, bagi orang yang sakit agar memiliki kesadaran untuk berupaya tidak menulari orang lain.

Pimpinan Pusat (PP) melalui Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01/MLM/I.0/E/2020 baru saja mengumumkan hasil hisab Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1441 H.

KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah berpulang ke Rahmatullah, Minggu (2/2), di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Jakarta. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyebut keluarga besar Muhammadiyah berduka cita atas meninggalnya Gus Sholah.

"Merokok e-cigarette hukumnya adalah haram sebagaimana rokok konvensional karena merokok e-cigarette termasuk kategori perbuatan mengonsumsi kahaba’is (merusak atau membahayakan)," terang Wawan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengaku merasa kehilangan Prof Yunahar Ilyas. Beliau, kata Haedar, merupakan ulama yang bijaksana.

Dalam artikel berjudul How China Persuaded One Muslim Nation to Keep Silent on Xinjiang Camps, ormas Islam seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah dianggap berhasil dibungkam oleh pemerintah China setelah diajak berkunjung ke Xinjiang.

Terkait hal itu, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nasir berharap, Jokowi memilih nama Dewan Pengawas KPK yang mempunyai integritas dalam pemberantasan korupsi. "Dewas KPK itu mestinya diisi oleh orang-orang yang berintegritas," kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

"Baik dari tarikan ekstrem ke arah liberalisasi dan sekularisasi maupun ortodoksi dalam kehidupan politik, ekonomi, budaya, dan keagamaan yang menyebabkan Pancasila dan agama-agama kehilangan titik moderatnya yang autentik di negeri ini," ujar Haedar dalam pidatonya berjudul Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan.