Adapun 37 persen warga lainnya menyatakan belum mudik dan 7 persen sudah pulang ke kampung halaman masing-masing.

Pemerintah memutuskan untuk tidak melarang mudik di saat Indonesia masih digempur dampak penyebaran virus Corona terutama di sektor ekonomi. Sebab, ekonomi perkotaan terutama Jabodetabek, dari sektor informal, redup sehingga membuat masyarakat tidak memiliki pilihan lain.

Dia mengungkapkan meski tidak setuju dengan pemerintah, pihaknya tidak bisa melarang pulang kampung bagi pemudik. Sebab, pemprov Jateng bersedia menanggung biaya hidup warga yang merantau di wilayah zona merah Covid-19 utamanya Jabodetabek.

"Kalau bisa ditahan (mudik), tidak perlu dululah, nanti saja," sambungnya.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar berharap para perantau menunda pulang kampung saat Lebaran atau mudik, guna mengantisipasi penyebaran virus corona. Warganya yang berada di luar kota diminta bersabar, sebab jika nekat mudik akan mempersulit pemetaan dan pemantauan carrier Covid-19 di Kediri.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pembatasan ini nantinya akan dilakukan di sejumlah angkutan massal baik kereta dan juga bus. Kapasitas ketersediaan kursi di dalam kendaraan akan dipangkas hingga 50 persen.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Ridwan Djamaluddin mengatakan, keputusan resmi mengenai mekanisme protokoler pemeriksaan kesehatan masih akan dibahas.

Rencananya, kata Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Perhubungan itu, kemungkinan libur lebaran akan digantikan jelang akhir tahun. Namun teknisnya saat ini dia menjelaskan sedang dihitung secara rinci.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, sejauh ini pihaknya masih terus mengkaji apakah akan melakukan penutupan jalan atau tidak. Sebab, jika akses pintu tol ditutup dikawatirkan pendistribusian logistik akan terhenti.

Pemerintah telah membahas kebijakan mudik lebaran atau Idul Fitri 2020 di tengah pandemi virus corona (Covid-19) bersama sejumlah kepala daerah.

Menurut dia, kondisi tahun ini jauh berbeda dibandingkan 2019. Oleh sebab itu, pemerintah akan mengatur pergerakan masyarakat dengan baik supaya kesehatan dan keselamatan terjaga.

Yuri meyakini bila arahan pemerintah bisa dilakukan dengan baik, seperti menjaga jarak aman sosial dan bekerja di rumah serta tidak keluar rumah, mata rantai penyebaran Covid-19 bisa segera berakhir.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan kementerian/lembaga terkait masih mengkaji opsi pelarangan mudik Lebaran 2020 bagi masyarakat. Larangan mudik tersebut untuk mencegah penyebaran Virus Corona atau Covid-19. Pihaknya tengah menyiapkan skema pelarangan mudik tersebut dengan Korps Lalu Lintas Polri.