Kemensos Ubah Skema Pencairan Bansos PKH, dari Tiga Bulan jadi Sebulan Sekali
"Sebelumnya bansos PKH diberikan tiap tiga bulan sekali, yaitu di bulan Januari, April, Juli, dan Oktober," katanya di Bekasi hari ini.
"Sebelumnya bansos PKH diberikan tiap tiga bulan sekali, yaitu di bulan Januari, April, Juli, dan Oktober," katanya di Bekasi hari ini.
Menurut dia, di masa pandemi Covid-19 ini Kemensos hadir melalui PKH untuk lindungi keluarga prasejahtera, dengan memberikan perlindungan sekaligus di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
Selama masa pandemi, pemerintah menyalurkan beberapa bantuan sosial kepada warga selain memberikan bantuan melalui program reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Dia mengakui suasana Lebaran tahun ini berbeda dengan Lebaran pada tahun-tahun sebelumnya. Semua orang tengah prihatin atas pandemi Covid-19 telah menyebar hampir di seluruh daerah di Indonesia.
Pihaknya mengapresiasi petugas PT Pos Indonesia yang telah bekerja keras membantu dalam penyaluran BST kepada masyarakat agar tepat sasaran.
Juliari menjelaskan saat ini sudah dibagikan sekitar 44,5 persen sudah disalurkan dan diterima oleh penerima manfaat. Dia mengatakan masing-masing KK penerima bansos akan menerima Rp 600.000 selama tiga bulan.
"Kami bekerja erat dengan KPK dan BPKP juga dengan Kejagung menyampaikan apa bila ada temuan di lapangan segera diinformasikan ke kami," jelas Juliari.
"Ini yang di Jakarta Selatan saja, tapi kami sedang tunggu di Jakarta Utara, Pusat dan Timur yang akan dilaporkan oleh koordinator," sebutnya.
Kementerian Sosial (Kemensos) mulai fokus mendistribusikan bantuan sosial tunai (BTS) di luar wilayah Jabodetabek dengan target 1,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Menurut politikus PDIP ini, sangat mungkin data yang diterima Kemensos dari Dinas Sosial berbeda dengan data sebenarnya yang disampaikan oleh kepala desa ke Dinas Sosial. Hitung-hitungan politik bisa jadi penyebabnya.
Juliari mengatakan, kedatangannya bermaksud menyampaikan bantuan sosial Presiden yang diamanahkan kepadanya untuk dibagikan ke warga.
"Memang ada di beberapa daerah sedikit mengusulkan apakah boleh Rp 600.000 ini dikurangi menjadi Rp 200.000 sehingga yang menerima bisa menjadi 3 KK," kata dia, dalam rapat bersama Komisi VIII, Rabu (6/5).
Hal tersebut dilakukan lantaran adanya keterbatasan dari jumlah mengingat tidak semua warga di wilayah DKI Jakarta bisa diberikan sembako, sehingga dengan demikian, pendistribusian sembako merata di seluruh wilayah.
Dia mengungkapkan, tas itu belum tersedia karena pemasok bahan mengalami kesulitan import bahan baku. Sehingga, menyebabkan distribusi bansos terkendala meski paket sembako sudah tersedia.
"Tapi beliau kan orang Sulut. Saya kenal beliau ini. Ya, agak mirip dengan orang Medan. Suaranya agak keras. Namun maksudnya kan baik. Harus dipahami dari maksud dan tujuannya ketika bicara itu," kata dia.
"Untuk yang tidak memiliki rekening di Bank Himbara, maka penyaluran ke masyarakat diberikan melalui PT POS," katanya.
Ditambahkan, Sekretaris Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI, Nurul Farijati, memastikan, bila Program Sembako atau BPNT ini berbeda dengan bantuan sembako presiden senilai Rp 600.000 yang diberikan selama 3 bulan.
Bantuan paket sembako akan terus bergulir sampai tiga bulan ke depan. Juliari mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu masyarakat.