Dalam penyelidikan ini, KPK tengah mencari unsur kerugian keuangan negara yang dilakukan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata membenarkan pihaknya tengah mengembangkan kasus korupsi pengadaan paket bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos).

Adi yang merupakan bekas anak buah mantan Mensos Juliari Batubara ini dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (29/9). Eksekusi dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 31/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt. Pst tanggal 1 September 2021.

Juliari Batubara telah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang pada hari Rabu (22/9) untuk jalani hukuman 12 tahun penjara ditambah dengan denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila tersebut denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Nominal tersebut merupakan vonis hukuman denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, karena terbukti menerima suap terkait pengadaan bansos Covid-19.

Vonis tersebut lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang meminta agar Matheus Joko divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Adapun alasan majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut karena selama persidangan Adi Wahyono terbukti bukan sebagai pelaku utama dan dianggap hanya menjalankan perintah dari mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.

Putusan yang dijatuhkan majelis hakim dalam perkara ini sama seperti tuntutan tujuh tahun penjara dan denda Rp350 juta subsider enam bulan kurungan dari jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dua mantan anak buah Juliari Peter Batubara itu akan menghadapi vonis kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek di Kemensos.

Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara tak mengajukan upaya hukum banding atas vonis 12 tahun penjara Pengadilan Tipikor terkait kasus suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Sanksi sosial lebih tepat diberikan kepada pelanggar norma-norma adat di masyarakat.

Menanggapi perihal kritikan tersebut, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bambang Nurcahyo menjelaskan salah satu alasan majelis hakim mempertimbangkan cacian dan hinaan menjadi dasar menjatuhkan vonis terhadap Juliari mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara korupsi Juliari itu dinilai janggal. Terlebih praktik rasuah Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 dilakukan mantan politisi PDIP perjuangan itu tak sebanding dengan para korban.

Pegiat Antikorupsi Ray Rangkuti mengatakan, vonis Juliari yang lebih berat dari tuntutan jaksa adalah pukulan bagi Jaksa KPK untuk melakukan evaluasi diri. Menurut dia, sejak awal masyarakat mempertanyakan tuntutan jaksa terhadap Juliari.

Juliari Peter Batubara dalam dugaan korupsi suap bantuan sosial (bansos) Covid-19, telah resmi dijatuhi hukuman 12 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan. Juliari meski dipenjara, diibaratkan sudah bisnis korupsi dengan keuntungan mencapai Rp104 juta per bulan. Angka yang cukup fantastis.

Dia melihat, KPK sedari awal memang takut dan enggan untuk mengembangkan perkara untuk menjerat pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Potensi itu sudah terlihat sejak proses penyidikan berlangsung.

Menurutnya, putusan tersebut menunjukkan tuntutan Jaksa KPK terbukti. Selain itu, majelis hakim turut mewujudkan pidana tambahan terhadap Juliari Barubara.

Pendapat tersebut disampaikan Yuris setelah melihat upaya dari lembaga antirasuah yang tidak kelihatan tindakan atau komitmen untuk berniat menjatuhkan hukuman seberat -beratnya kepada Juliari.