Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban mengatakan PT Lapindo Minarak Jaya (LMJ) masih belum membayarkan utangnya kepada negara dengan jumlah sebesar Rp 2 triliun. Adapun utang yang dibebankan kepada Lapindo berupa dana talangan penanggulangan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.

Bagi sebagian orang mungkin sudah tidak asing dengan Pulau Lusi. Pulau ini terbentuk dari hasil endapan lumpur Lapindo. Melansir dari akun YouTube Niko_ Channel, Jumat (9/12), berikut potret terbaru Pulau Lusi.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan, Rionald Silaban mengatakan, pemerintah sudah menunjuk kuasa kepada Kejaksaan Agung menyelesaikan kasus ini. Bahkan mereka telah menyampaikan pandangan pemerintah kepada pihak PT Lapindo Brantas.

Di balik bencana yang membawa dampak terhadap ribuan hektar tanah warga itu, masih ada kebaikan. Warga mampu meraup rezeki.

Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan menilai, Indonesia masih banyak menyimpan harta karun mineral yang belum tereksplorasi di Lumpur Lapindo. Baru-baru ini, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menemukan kandungan logam tanah jarang (LTJ) di lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur.

Masih ingat dengan lumpur lapindo? 15 tahun sudah berlalu dan luapan masih terus meluas. Kini lumpur Lapindo tampak seperti seluas lautan. Lantas bagaimana potret terbaru Lumpur Lapindo? Melansir dari akun YouTube Cak Son Jalan-Jalan, Selasa (31/8), simak ulasan informasinya berikut ini.

Ekonom sekaligus Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah, meminta pemerintah lebih galak untuk menyelesaikan persoalan piutang Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya. Seperti diketahui, perusahaan tersebut memiliki utang kepada pemerintah sebesar Rp773 miliar.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan kembali buka suara terkait utang PT Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo. Keduanya disebut belum melunasi utang kepada pemerintah yang sudah jatuh tempo pada 10 Juli 2019 lalu yang mencapai sebesar Rp773 miliar.

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan, Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah akan turun tangan apabila Lapindo belum juga melakukan pembayaran utang.

Pemerintah masih menghitung berapa nilai jaminan sertifikat tanah yang telah diserahkan kepada pemerintah. Jika nantinya jaminan tersebut tidak cukup maka Kemenkeu akan menagih jaminan lain agar utang Lapindo lunas.

Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya belum memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang kepada pemerintah. Padahal, dalam perjanjian yang diteken pada Juli 2015, disebutkan utang tersebut harus lunas pada Juli 2019. Utang ini berasal dari pinjaman yang diberikan pemerintah untuk melunasi pembelian tanah.

"Mereka mengklaim punya hak cost recovery, dari operasi mereka, kami sudah diskusikan ini. Kalau soal cost recovery itu kan bukan urusan kami, makanya kami mesti cek dulu."

Djoko Siswanto menilai kasus tersebut menyisakan kekhawatiran bagi pihak kontraktor, sehingga tak berani mengajukan penawaran kelola Blok Brantas. Djoko Siswanto menyampaikan, kasus lumpur Sidoarjo itu memang masuk ke dalam pertimbangan Kementerian ESDM untuk memilih pihak kontraktor.

Korban Lapindo juga tak akan pilih Jokowi jika tak mau tanda tangan kontrak di atas lumpur.