Badan Pengawas Pemilu telah meloloskan 12 mantan narapidana (napi) korupsi yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif (caleg) di Pemilu 2019. Menurut anggota Bawaslu, Rahmat Bagja 12 bakal caleg itu diloloskan dengan alasan hak konstitusional.

Untuk diketahui, Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang eks koruptor maju sebagai caleg. Sementara, Bawaslu berpedoman pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu untuk memperbolehkan eks koruptor maju sebagai legislatif.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya telah mengganti seluruh bakal calon legislatif (bacaleg) yang berstatus sebagai mantan narapidana kasus korupsi dari tingkat pusat sampai daerah. Berdasarkan rilis dari Bawaslu, ada sekitar 13 caleg eks napi korupsi yang didaftarkan oleh PDIP.

Seluruh partai politik peserta pemilu 2019 telah mendaftarkan para caleg yang akan maju memperebutkan posisi legislator baik di tingkat DPRD maupun DPRD. Berdasarkan rekapitulasi data temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hampir seluruh parpol memiliki caleg bekas terpidana korupsi.

PSI, kata Grace, secara tegas menolak caleg yang diketahui pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi. "Berapa pun besarnya peluang suara yang bisa diraihnya, bila caleg tersebut pernah korupsi ya akan kami tolak," tegasnya.

Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, mengatakan, bacaleg yang terdeteksi sebagai mantan terpidana korupsi tersebar di 11 provinsi, 93 kabupaten dan 12 kota.

Ketua KPU, Arief, menyebutkan lembaganya diberikan waktu hingga 14 hari untuk menjawab surat gugatan terhitung sejak diterimanya surat tersebut. Namun jawaban terhadap surat gugatan itu nantinya tidak dibalas secara bersamaan.

Ketua KPU, Arief, menyebutkan lembaganya diberikan waktu hingga 14 hari untuk menjawab surat gugatan terhitung sejak diterimanya surat tersebut. Namun jawaban terhadap surat gugatan itu nantinya tidak dibalas secara bersamaan.

Agus berpendapat, lima Bacaleg yang dimentahkan KPU adalah mereka yang gagal dalam hal integritas. Karenanya, Agus sepakat sepatutnya nama-nama tersebut diganti. "Sangat bagus, anggota legislatif yang kualitasnya bagus harus kita ke depankan," tegas Agus.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan pihaknya belum mendapatkan surat undangan pemanggilan dari Mahkamah Agung atau MA terkait gugatan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota.

Komisioner KPU, Viryan, mengatakan data mantan napi korupsi yang sedang disiapkan oleh KPK nantinya akan menjadi salah satu rujukan KPU untuk mendeteksi ada atau tidaknya calon yang pernah terpidana korupsi.

Mahkamah Agung (MA) membuka pintu bagi para pihak yang ingin menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan mantan napi korupsi yang ingin mencalonkan sebagai calon legislatif. Hal ini juga difasilitasi oleh undang-undang.

Menurut Titi Anggraini, hal itu dikarenakan PKPU tersebut telah sesuai secara prosedur maupun substansi dengan undang-undang dan konstitusi.

DPR patuhi aturan larangan eks koruptor jadi Caleg jika resmi jadi UU. Menanggapi klaim tersebut, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku akan menaati PKPU jika memang sudah resmi di Undang-Undangkan. Sebab, kata dia, DPR selalu menaati asas.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Salah satu poinnya berisi larangan bagi mantan koruptor maju sebagai Calon Legislatif di Pemilu.

Menurut dia, semua kalangan seharusnya memberi perhatian penuh erhadap seruan moral KPU tersebut. Apalagi, seruan tersebut telah melalui kajian empiris serta berbagai pertimbangan yang didukung dengan data berbasis riset.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengisyaratkan bakal menolak menandatangani draf draf rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) soal larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (Caleg). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ikut sepakat dengan Yasonna.

"Saya sudah bicara dengan banyak pihak, secara menyeluruh, masyarakat pandangannya sudah satu arah. Koruptor kok masih jadi pejabat, kok masih jadi wakil rakyat, padahal banyak sekali yang bukan koruptor yang punya kualitas. Nantilah kita bahaslah. Kan ada pendapat-pendapat umum yang harus kita saring bersama," katanya