Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah dituntut dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan karena diduga menerima suap dan gratifikasi. Penasihat hukumnya menilai tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu terlalu b

Di sisi lain, JPU juga menuntut untuk hukuman lain, yakni pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana.

Perkara dugaan suap atau gratifikasi dengan terdakwa Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah memasuki pembacaan tuntutan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntutnya dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutar rekaman percakapan telepon antara Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah dengan Eks Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sari Pudjiastuti.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan sejumlah barang bukti kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah, dan mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel, Edy Rahmat.

Nurdin mengungkapkan relawan yang dimaksud adalah tim pemenangannya di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018. Mantan Bupati Bantaeng itu mengaku setelah menang di Pilgub, relawan ini ingin ada kegiatan.

Dalam sidang tersebut, Edy Rahmat mengungkapkan uang sebesar Rp2,5 miliar dari terpidana Agung Sucipto ternyata untuk relawan Nurdin Abdullah di Pilkada.

Prof Mudzakkir mengatakan, dalam KUHP tidak mengatur soal O tentang operasi, tetapi hanya terkait tangkap tangan (TT). Ia menyebut operasi dirancang sedemikian rupa agar seseorang ditangkap.

Dalam sidang Penasihat hukum Nurdin Abdullah menghadirkan tiga saksi meringankan, yakni Komisaris PT Vale Indonesia, Nicholas Kanter, Warga Pulau Lae-lae Alwin Hagi, dan Pengurus Masjid Ikhtiar Perdos Unhas, Syafruddin Syarif.

Kuasa hukum menganggap belum ada keterangan dari saksi dihadirkan jaksa menguatkan tersangka kasus suap dan gratifikasi terhadap kliennya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur nonaktif Sulsel, Nurdin Abdullah dan eks Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUTR), Edy Rahmat.

"Intinya saksi nanti akan menjadi pembanding dengan saksi yang telah dihadirkan oleh JPU KPK," tegasnya.

Dia mengungkapkan awal pembukaan rekening itu terjadi pada 27 Februari 2021. Saksi mengatakan jika saat itu Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah memintanya datang ke rumah jabatan dan menyuruhnya untuk menemui seorang pengusaha Yusuf Tyos.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kesesuaian fakta pembelian dua jetski dan mesin tempel perahu oleh anak Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel), M Fathul Fauzi Nurdin bersumber dari uang suap yang disimpan di Bank Mandiri.

Aliran dana dari sejumlah kontraktor untuk pembangunan Masjid Pucak terus digali dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Gubernur nonaktif Sulsel, Nurdin Abdullah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Rabu (13/10).

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan seorang auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel bernama Gilang Gumilar.

Ajudan Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah, Syamsul Bahri mengakui menerima titipan dari sejumlah kontraktor. Dia menaruh titipan tersebut di ruang kerja dan kamar rumah jabatan (rujab) gubernur.

Dalam sidang lanjutan tersebut, Eks Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulsel, Sari Pudjiastuti mengungkapkan sandi untuk penyerahan uang operasional sebesar Rp1 miliar dari seorang kontraktor.