Penetapan tersangka ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Prin-27/F.2/Fd.2/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 dan Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) Nomor: TAP – 24/F.2/Fd.2/05/2022 tanggal 19 Mei 2022.

Ketut menjelaskan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tahun 2016 s/d 2021.

Ketut menjelaskan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tahun 2016-2021.

Adapun saksi yang diperiksa untuk tersangka perorangan yaitu Windi Ganny (WG) selaku Direktur PT Karya Prima Suplindo, yang dimintai keterangan terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Penyidik Kejagung memeriksa sejumlah pejabat Kementerian Perindustrian sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tahun 2016-2021. Mereka diperiksa untuk berkas tersangka Tahan Banurea, Taufik, dan Budi Hartono Linardi, serta enam tersangka korporasi.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan satu lagi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tahun 2016 sampai dengan 2021.

Penyidik Kejagung memeriksa lima saksi terkait kasus korupsi impor baja periode 22016-2021. Kelima saksi diperiksa penyidik Kejagung untuk melengkapi berkasi tiga tersangka yaitu TB, T dan BHL.

Penyidik Kejagung memeriksa empat saksi kasus dugaan korupsi impor baja pada tahun 2016-2021. Empat saksi diperiksa penyidik Kejagung untuk melengkapi berkas tiga tersangka perkara tersebut yaitu TB, T dan BHL.

Untuk meloloskan proses impor tersebut tersangka BHL dan tersangka T mengurus Surat Penjelasan (Sujel) di Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan menyerahkan uang dengan jumlah tertentu kepada seorang ASN di Direktorat Ekspor Kemendag berinisial C (almarhum).

Kejagung sebelumnya menetapkan enam tersangka korporasi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam impor baja atau besi, baja paduan dan produk turunannya tahun 2016 sampai dengan 2021.

Berawal pada kurun waktu antara tahun 2016 sampai dengan 2021, PT BES, PT DSS, PT IB, PT JAK, PT PAS, dan PT PMU, mengajukan importasi besi atau baja dan baja paduan melalui Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) PT Meraseti Logistik Indonesia milik BHL.

Tahan Banurea diketahui dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan ditahan dalam kurun waktu selama 20 hari ke depan.

Kejagung mengungkap potensi Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi impor baja atau besi, baja paduan, dan produk turunannya tahun 2016 sampai dengan 2021.

Adapun saksi yang diperiksa yaitu Agung Widodo selaku Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Penindakan pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai.

Adapun saksi-saksi yang diperiksa antara lain; UB selaku Direktur Fasilitas Kepabeanan pada Ditjen Bea dan Cukai, dan RFDT selaku Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi impor besi dan baja di kawasan berikat. Langkah ini dilakukan menyusul pengusutan perkara mafia pelabuhan.