Polda Metro Jaya menjelaskan alasan perbedaan hasil penyelidikan kasus dugaan kebocoran data KPK dengan dilakukan Dewas lembaga antirasuah. Diketahui, Polda Metro Jaya menemukan unsur pidana terkait kebocoran data KPK.

KPK menyebut kasus dugaan korupsi pembayaran tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2020-2022 menyebabkan kerugian negara mencapai Rp27,6 miliar.

Dari 10 orang tersebut, KPK baru menahan sembilan tersangka Korupsi Pembayaran Tunjangan Kinerja di Kementerian ESDM

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa 10 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). KPK belum mengumumkan nama-nama tersangka tersebut.

Selain itu Idris juga dicecar berkaitan dengan mekanisme pencairan hingga pemberian tunjangan kinerja (tukin) pegawai di Ditjen Minerba Kementerian ESDM.

KPK menyebut tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran tunjangan kinerja (tukin) pegawai di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berjumlah sekitar 10 orang.

Asep belum bersedia merinci identitas 10 tersangka tersebut. Namun Asep mengatakan, 10 tersangka itu hingga kini belum dicegah ke luar negeri. Menurut Asep, sejauh ini mereka kooperatif.

Dia mengatakan, indikasi adanya dugaan korupsi tukin di Kementerian ESDM berawal dari aduan masyarakat. Arifin kini menunggu hasil dari pemeriksaan penyidik KPK.

Eksekusi terpidana perkara korupsi terkait kegiatan fiktif di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun 2012 itu dilakukan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Ini bukan kesalahan saya seluruhnya, tapi ini kurang kontrol pada kuasa pengguna anggaran," kata Jero.

Jero Wacik oleh majelis hakim dinyatakan terbukti melakukan korupsi dana operasional menteri (DOM).

Salah satu pertimbangan hakim yaitu karena surat permohonan yang diajukan istri Jero, Trisna Wacik.

"Saya mohon dibebaskan dari semua tuntutan dari kasus hukum ini, dan nama baik saya dipulihkan," kata Jero memelas.

Jero Wacik meminta majelis hakim membebaskannya dari segala tuntutan.

Kesaksian meringankan dari Wapres JK soal DOM diharapkan dapat meringankan hukuman.

JK mengatakan aturan dana operasional menteri sebelumnya memang multitafsir.

Jero pun berpesan kepada para menteri agar tak terjebak seperti dirinya.