"Ini kita mau bicara Papua, mau bicara alutsista. Jadi sesungguhnya kita harapkan seluruh kepala staf hadir," ujar Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengambil langkah strategis mengajukan gugatan kebijakan larangan ekspor bijih nikel di WTO.

Senyum Effendi Simbolon Usai MKD Hentikan Kasus Pelanggaran Etik Terkait Ucapannya. Dalam sidang tersebut, Mahkamah Kehormatan Dewa (MKD) DPR memutuskan untuk menghentikan kasus aduan terkait ucapannya "TNI seperti gerombolan".

Anggota DPR berharap masalah Effendi dan TNI ini tidak berlanjut lagi.

Dia berharap Kasad Dudung mau menerima silahturahmi yang dilakukan Fraksi PDIP dan Effendi. Utut bilang, masih menunggu waktu yang tepat karena Dudung masih berhalangan.

Pelbagai isu terkait pembangunan tempat ibadah juga dibahas dalam Raker dengan BIN.

Oleh karena itu, ia ingin agar dua jenderal TNI bintang empat tersebut datang bersamaan dan menjelaskan terkait dengan perbedaan atau hubungan keduanya.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kasad Jenderal Dudung Abdurachman terus bekerja, dan tidak terprovokasi isu-isu yang tidak valid. Menurutnya, mengabdi kepada negara dan rakyat sesuai konstitusi merupakan tugas mulia.

Dia mengungkapkan, Komisi I sudah membahas kasus Brigjen NA ini dalam rapat internal. Dan rencananya akan mulai rapat dengan TNI pada minggu depan.

Dalam konteks Krisis Rusia-Ukraina, Dave menekankan, Indonesia juga memiliki tanggung jawab sebagai bagian dari penjaga keamanan dunia untuk terus menyuarakan agar agresi militer dihentikan dan mengembalikan kedaulatan rakyat Ukraina.

Komisi I DPR memutuskan tidak mengagendakan rapat selama satu pekan mendatang. Sebabnya, Ketua Komisi I Meutya Hafid bersama lima orang anggota komisi pertahanan lainnya terpapar Covid-19.

Merespons persetujuan itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersyukur mendapatkan dukungan politik dari DPR. Prabowo juga menyampaikan, Presiden Joko Widodo telah menyetujui dan mendukung alokasi anggaran yang terbesar.

Namun, di komisi I periode sekarang maupun sebelumnya belum pernah menerima permintaan dari anggota terkait hal itu. Maka, ajudan dari TNI merupakan pribadi Hillary.

Pembahasan RUU PDP sebelumnya mengalami kebuntuan disebabkan pembentukan lembaga pengawas.