Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Ahmad Yani menuturkan, pihaknya siap bertanggungjawab jika dinilai melanggar protokol kesehatan dalam menyelenggarakan deklarasi tersebut. Dia mengaku sudah maksimal menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Ahmad mencontohkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak berjalan sebagai saluran aspirasi rakyat. Menurutnya, DPR berubah menjadi partai tunggal pemerintah. Karena selalu mendukung kebijakan pemerintah.

Ahmad mengatakan, dalam menggelar deklarasi tidak banyak mengeluarkan uang. Dia mengaku tidak sampai habis puluhan juta karena hanya menyewa tenda-kursi. "Itu uang itu iuran dan partisipasi kita masing-masing," kata dia.

"Mau kalah atau menang pada Pilpres, kaum cendekiawan sejati kalau melihat kebobrokan pasti bersuara," kata Din kepada merdeka.com, Rabu (19/8).

KAMI disebut sebagai gerakan moral untuk menciptakan perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara dari segala bentuk penyimpangan.

"Namanya saja Koalisi Aksi. Jadi di situ yang ada hanya aksi politik,"

"Bahkan bisa menjadi boneka kepentingan lain yang bukan tujuan kepentingan negara," ujar dia.

Wiku khawatir deklarasi KAMI menimbulkan klaster baru Covid-19. Jika klaster terus bertambah, kasus Covid-19 di Indonesia sulit ditekan.

"Namun demikian, jika gerakan moral yang ada hendak menyuarakan hal-hal lain terkait perkembangan demokrasi dan lain-lain, tentu sah-sah saja,"

Karena itu, KAMI hanya paling mungkin sebagai mesin oposisi jika bergeser dari gerakan moral menjadi gerakan politik.

Politikus PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno tidak masalah dengan kritikan yang dilayangkan KAMI. Dia menyambut baik kritikan yang bertujuan memajukan bangsa.

Poin deklarasi dibacakan secara bergantian oleh Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Said Didu, Rocky Gerung, Refly Harun, dan Muhsin Al-Atas.

"Dalam demokrasi itu kalau kalah ya sudah, kita mengambil posisi yang terbaik adalah mendukung pemerintah di hal-hal yang positif," kata Karding.