Gubernur Sumut: Saya Tidak Pernah Keluarkan Izin KLB Demokrat di Deli Serdang
"Tidak ada KLB. Sumut jangan dijadikan ajang kegiatan yang tidak sah, KLB itu ada mekanismenya," tandas Edy.
"Tidak ada KLB. Sumut jangan dijadikan ajang kegiatan yang tidak sah, KLB itu ada mekanismenya," tandas Edy.
Razman menyebut, diantaranya berkas hasil kongres ke KLB ke KemenkumHAM memang secara diam-diam. Dia beralasan, pihaknya tidak ingin mengganggu konsentrasi KemenkumHAM.
"Saya sudah bicara dari awal bahwa tidak diberikan uang kecuali transportasi dan akomodasi serta konsumsi," ujarnya
"Jangankan Nazaruddin, Djoko Tjandra pun kalau dia keluar dan mau membantu orang apakah itu salah? Apakah itu tidak boleh diambil? Hayo, sementara orang juga butuh makan," ujar dia.
Ketua Umum Pimpinan Wilayah GPI Jakarta, Rahmat Himran menyampaikan, laporannya masih diproses oleh penyidik Bareskrim Polri.
Ketua Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer menilai, ditetapkannya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umun Partai Demokrat versi KLB di Sumut berdampak buruk bagi Istana.
"Kurang lebih 40 personel, dari Polsek juga dari teman-teman Lantas Polda Metro untuk kelancaran lalu lintas," kata Iver saat dihubungi merdeka.com, Senin (8/3).
Sebagai informasi, Partai Demokrat saat ini tengah ditempa prahara. Sebab, sebagian kader mereka menggelar giat KLB yang diklaim tidak sah di Deli Serdang, Sumatera Utara pada akhir pekan kemarin.
"Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono nanti akan didampingi 34 Ketua DPD Partai Demokrat," jelas Ni Luh dari pesan singkat diterima.
DPP pun membenarkan terkait beredarnya foto Apri di media sosial saat mengikuti KLB di Deli Serdang, Sumut.
Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menilai tidak tepat bila pemerintah tak bisa ikut campur dalam kisruh internal Partai Demokrat. Menurutnya, negara mesti tanggung jawab dalam urusan demokrasi.
Dari video berdurasi sekitar 1 menit lebih yang didapat merdeka.com, AHY memberikan orasi di hadapan kader Demokrat. Dia pun memberikan arahan untuk tetap semangat dan berani melawan KLB tersebut. Di taman tersebut terlihat banyak spanduk dengan nada dukungan ke partai serta kekecewaan pada Moeldoko.
Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, meminta pada para DPD dan DPC agar tidak takut jika dihasut pihak KLB pimpinan Moeldoko. Sebab, dia mengklaim AD/ART di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono adalah yang sah.
Penegasan Andi Arief itu merespons pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan pemerintah tidak bisa melarang Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, karena peristiwa itu masalah internal partai dan belum menjadi masalah hukum.
DPD Partai Demokrat Jawa Tengah (Jateng) menyatakan dua mantan ketua DPC yang sudah dipecat berusaha membujuk kadernya untuk hadir mengikuti Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sejumlah kader mengaku ditawari imbalan uang puluhan juta rupiah hingga fasilitas lengkap.
"KSP Moeldoko salah besar. Berarti KSP Moeldoko tidak memahami Undang-Undang partai politik yang berlaku dan juga tidak memahami AD/ART Partai Demokrat."
"Sementara keadilan, supremasi hukum dan demokrasi sedang diuji. Hari ini 5 Maret 2021, KLB Partai Demokrat abal-abal, KLB yang tidak sah dan tidak legal telah digelar di Deli Serdang Sumatera Utara," sambungnya.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Banten Iti Ocktavia menegaskan mendukung kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).