Siti menyampaikan strategi pengelolaan APBN TA 2021 sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo kepada jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, selama pandemi Covid-19, terjadi peningkatan timbunan sampah medis. Tak tanggung peningkatan yang terjadi sebesar 30 persen sampai 50 persen.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengapresiasi Pupuk Kaltim atas komitmennya soal tata kelola lingkungan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan. Ini dibuktikan dengan kembalinya Pupuk Kaltim kembali mempertahankan Proper Nasional Peringkat Emas untuk keempat kalinya dari KLHK.

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ary Sudjianto menyatakan, penerapan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akan melindungi kualitas lingkungan dan kegiatan berusaha.

Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dasrul Chaniago mengatakan, penerapan standar emisi Euro 4 untuk kendaraan diesel diundur dari April 2021 menjadi April 2022.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mendukung upaya rencana penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak ramah lingkungan di Indonesia. Khususnya BBM jenis Premium dengan nilai RON 88 yang telah membawa kerugian terhadap kesehatan masyarakat.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, mengatakan pemerintah telah memberikan 4,2 juta hektar lahan hutan sosial. Program ini dilakukan untuk mengimbangi pengelolaan lahan milik negara yang dimanfaatkan dunia usaha.

Di samping itu, program lain yang juga membutuhkan anggaran besar yakni pembangunan fasilitas pengolahan sampah untuk pembuatan bahan bakar berbasis sampah (Refuse Derived Fuel/RDF) sebesar Rp1,2 triliun.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK memangkas anggaran tahun 2020 hingga Rp1,5 triliun. Pemangkasan anggaran ini mengikuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN tahun anggaran 2020.

Bahas Program Kerja 2020, KLHK Raker Bersama Komite II DPD. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya bersama Sekjen LHK Bambang Hendroyono mengikuti Rapat Kerja dengan Komite II DPD membahas program kerja Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar Operasi 30 Hari untuk perangi pencemaran lingkungan di laut. Meski dinamakan 30 hari, namun operasi ini dilakukan secara terus-menerus tidak hanya 30 hari saja.

Batas antara lahan milik masyarakat dengan area status kawasan hutan dinilai masih sering menimbulkan persoalan. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk objektif dalam menentukan batasan-batasan area milik masyarakat dengan negara.

Sebelum era Pemerintahan Jokowi, Erna mengakui, program perhutanan sosial berkembang dengan sangat lamban. Hal tersebut terjadi lantaran tidak adanya political will dari pemerintahan saat itu.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki menggelar Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah, sebagai upaya untuk mengajak keterlibatan masyarakat dalam memahami potensi plastik bekas pakai dan pengumpulannya.

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya mengatakan, pemerintah akan menggandeng pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penyerahan lahan hutan tidak produktif yang masih bisa dikonversi seluas 978.000 hektare (ha) kepada masyarakat. Pertemuan akan dilakukan pada Senin (5/8).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membenarkan adanya pengembalian sampah ke Negara Barat atau Amerika Serikat (AS). Di mana sebanyak 5 kontainer sampah milik PT Adiprima Suraprinta dikembalikan ke negara asalnya atau di re-ekspor ke Negeri Paman Sam tersebut.

Raker Menteri LHK dengan Komisi VII Membahas Tambang dan Isu Plastik. Dalam rapat ini membahas persoalan bekas lahan tambang yang akan ditangani Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penanggulangan sampah plastik serta isu-isu tentang lingkungan dan pemanfaatannya.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, memimpin rapat koordinasi mengenai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). pemerintah akan menyerahkan lahan hutan tidak produktif yang masih bisa dikonversi seluas 978.000 hektare (ha) kepada masyarakat. Lahan-lahan tersebut terletak di 20 provinsi seluruh Indonesia.