Fiki menjelaskan mengenai undang-undang sejak 2015 dan dimutakhirkan 2021 yang melarang adanya transaksi barang bekas import illegal. Menurutnya, hal itu karenakan barang yang diperjualbelikan ialah barang bekas yang masuk ke Indonesia, dan tidak memiliki harga karena tak membayar pajak dan izin.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, Smesco Indonesia sudah menjadi sayap dagang atau hub Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Oleh sebab itu, dia menyatakan Smesco Indonesia akan menjadi Sarinah kedua.

Menteri Teten tak merinci jenis impor produk apa yang perlu masuk ke sana. Namun, ini erat kaitannya dengan produk tekstil ataupun alas kaki impor yang dinilai mengancam produk UMKM lokal.

Moratorium izin usaha koperasi simpan pinjam ini sejatinya untuk melanjutkan kebijakan yang telah dilakukan KemenKopUKM lewat Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang Moratorium Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

KemenkopUKM akan melakukan tindakan preventif, guna mencegah tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh koperasi di kemudian hari.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), akan ada lembaga khusus yang mengawasi koperasi simpan pinjam (KSP). Seperti otoritas pengawas koperasi (OPK) hingga lembaga penjamin simpanan (LPS).

Perintah kembali melanjutkan kasus tersebut sebagaimana hasil dari Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Menkopolhukam, Mahfud MD untuk Polri kembali membuka kasus tersebut.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) akan mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian tahun depan. Salah satu tujuan revisi UU ini agar koperasi tidak lagi bersifat eksklusif dan bisa masuk ke semua sektor usaha.

Ke delapan koperasi tersebut adalah KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengaku telah memiliki senjata baru untuk mengurus koperasi bermasalah. Lewat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1/Tahun 2022 terkait perdata khusus yang mengatur mekanisme pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menyerahkan surat keputusan (SK) SK pendirian Koperasi Pemasaran Tangguh Berdikari Indonesia, sebagai koperasi disabilitas dan SK pendirian Lembaga Inkubator dengan nama Inkubator Wirausaha Disabilitas Indonesia.

OPK akan didesain tidak sepenuhnya diisi orang-orang KemenKopUKM saja, melainkan ada perwakilan dari gerakan koperasi dan stakeholder lainnya, melalui benchmark yang dilakukan di beberapa negara seperti AS dan Jepang.

Deputi bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menegaskan kalau koperasi simpan pinjam (KSP) tidak akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan tetap ada di Kemenkop UKM.

Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Ahmad Zabadi menargetkan, Rancangan Undang-undang (RUU) Perkoperasian akan masuk ke meja parlemen pada Maret 2023. Dengan demikian, aturan ini ditargetkan bisa rampung dibahas pada pertengahan tahun 2023 mendatang.