Menteri Bahlil: Birokrasi Rumit Buat Realisasi Investasi Rendah
Bahlil menyebut, penyebab utama rendahnya minat investasi di wilayah itu karena birokrasi yang rumit, kurangnya jaminan keamanan serta kesulitan mendapatkan kepastian hak atas tanah.
Bahlil menyebut, penyebab utama rendahnya minat investasi di wilayah itu karena birokrasi yang rumit, kurangnya jaminan keamanan serta kesulitan mendapatkan kepastian hak atas tanah.
Total anggaran yang dipatok untuk tahun 2022 mencapai Rp1,3 triliun Sementara, pagu indikatif untuk 2023 baru Rp646 miliar.
Menteri Bahlil menyampaikan bahwa pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi ini dapat terlaksana atas perintah langsung Presiden kepada Kementerian Investasi.
President LG Energy Solution, Lee Bang Soo mengatakan, proyek tersebut sejalan dengan visi perusahaan untuk mengembangkan kawasan industri Batang menjadi kawasan industri kendaraan listrik terpenting di Asia Tenggara di masa depan.
Selain nilai tambah, hilirisasi yang dilakukan LG juga membuka lapangan kerja dalam jumlah besar. Yakni, mencapai 20.000 lapangan kerja.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, proses pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Jawa Tengah telah memasuki tahap kedua dengan luasan lahan 1.000 hektare. Nantinya, lahan tersebut akan diisi sejumlah perusahaan ternama dunia.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyampaikan, seluruh lahan industri yang tersedia di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang untuk tahap pertama sudah ludes dibeli investor.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bertemu langsung dengan Head of Operations Nestle Magdi Batato di Davos Swiss (24/5). Dalam pertemuan itu, Menteri Bahlil menyampaikan komitmennya untuk memfasilitasi pengembangan usaha Nestle di Indonesia.
Menteri Bahlil mengatakan, sudah ada komitmen yang dihasilkan dari pertemuan Presiden Jokowi bersama Elon Musk terkait investasi Tesla. Meski begitu, dirinya enggan menyampaikan besaran nilai investasi tersebut.
Menteri Bahlil menjelaskan, kunci utama penanganan pandemi Covid-19 sendiri ialah terletak pada kemampuan kepemimpinan atau leadership seorang kepala negara. Yakni, bagaimana kelihaian seorang kepala negara dalam membangun kolaborasi bersama stakeholders terkait.
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) buka suara terkait penyebab melejitnya realisasi investasi di Kuartal I-2022. Tercatat, investasi sepanjang kuartal I-2022 mencapai Rp 282,4 triliun, tumbuh 28,5 persen secara tahunan atau year on year (yoy).
Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menuturkan Riau memecahkan rekor peringkat tiga besar nasional sebagai provinsi tertinggi atau paling banyak berkontribusi untuk negara, berdasarkan lokasi proyek investasi di Indonesia pada triwulan I 2022.
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengatakan konflik Rusia dan Ukraina tidak mengganggu realisasi investasi yang masuk ke Indonesia. Tercermin dari capaian investasi di kuartal perdana tahun ini sebesar Rp 282,4 triliun, tetap tumbuh 16,9 persen (qtq) dan 28,5 persen (yoy).
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mencatat, realisasi investasi di kuartal I-2022 mencapai Rp282,4 triliun. Dari angka tersebut, penanaman modal dari luar negeri (PMA) sebesar Rp 147,2 triliun atau 52,1 persen.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mencatat, realisasi investasi di kuartal I-2022 mencapai Rp 282,4 triliun dari target yang ditetapkan sepanjang tahun Rp 1.200 triliun. Capaian ini naik 16,9 persen (qtq) dan 28,5 persen (yoy).
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia masih optimis target investasi tahun 2022 sebesar Rp1.200 triliun akan bisa tercapai di tengah perang Rusia-Ukraina yang terus berkecamuk.
Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno mengatakan, sebagian besar Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) masih belum mendapat legalitas berusaha. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Nomor Induk Berusaha (NIB).
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Kementerian Investasi/BKPM menandatangani nota Kesepahaman tentang Kerja Sama untuk Mendorong Investasi dalam rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional.