Kemendagri Minta Satuan Kerja Evaluasi Langkah Strategi untuk Penuhi Target
Pencapaian tersebut tidaklah mudah. Namun diharapkan indeks reformasi birokrasi Kemendagri terus mengalami peningkatan.
Pencapaian tersebut tidaklah mudah. Namun diharapkan indeks reformasi birokrasi Kemendagri terus mengalami peningkatan.
Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri membagikan sebanyak 42 mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) kepada Dinas Dukcapil kabupaten/kota terbaik.
Tim Tanggap Bencana Alam Banjir Ditjen Dukcapil Kemendagri telah mengganti puluhan ribu dokumen kependudukan korban banjir di beberapa wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Proses itu dilakukan dalam waktu sekitar sepekan.
Dia mengatakan, kendala vaksinasi para lansia tidak bisa datang ke tempat penyuntikan vaksin yang terlalu jauh dari rumahnya. Selain itu, para lansia juga enggan menunggu antrian vaksinasi.
Zudan menjelaskan mereka langsung berkoordinasi dengan tim Dinas Dukcapil kabupaten/kota setempat serta petugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPD) dan RS terdekat.
Dia mengimbau pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) ke depan dapat menjadi jembatan, (meeting point) untuk bersama dengan instansi terkait menyelesaikan masalah bersama-sama yang ada di daerah.
Bahtiar mengatakan, dalam penjelasan pasal tersebut penjabat itu akan dievaluasi selama satu tahun menjabat. Bahkan, bisa juga dievaluasi harian. Jika dianggap bermasalah bisa langsung dicopot.
Kemendagri juga mencatat, sebanyak 2 juta orang lebih melakukan pindah domisili dalam periode tiga bulan terakhir. Sejak November 2020 hingga Februari 2021, sebanyak 2.034.715 jiwa pindah alamat.
Dia mengungkapkan, Kabupaten OKU bisa diangkat Sekretaris Daerah sebagai pelaksana harian atau penjabat bupati. Hal ini berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Kasus kekosongan kepemimpinan akibat sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi hingga saat ini pernah terjadi di 22 daerah.
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengenalkan dua inovasi pelayanan adminduk di daerah. Yakni aplikasi ‘Telunjuk Sakti’ dari Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dan aplikasi Nagita (Nagari Go Digital) dari Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat.
Seperti diketahui, Belum lama ini beredar kabar terkait Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang merayakan pesta ulang tahun di vila miliknya di kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dirjen Dukcapil juga mencatat 16.449 peristiwa penting perkawinan dan 522 peristiwa penting perceraian yang datanya bersumber pada penerbitan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian.
Menurut Hamdani, kedua beleid yang terbit belakangan tersebut secara langsung mendukung pelaksanaan Inmendagri Nomor 3 Tahun 2021.
Penunjukan ini menyusul berakhirnya masa jabatan Gubernur Kepri Isdianto periode 2016-2021 pada tanggal 12 Februari 2021.
Persoalan mulai timbul ketika pelantikan atau pengangkatan sebagai Wakil Bupati, ketika Pemprov Jawa Barat yang menyatakan tidak dapat melakukan pelantikan terhadap H Akhmad Marjuki.
Dia menjelaskan, dibutuhkan komitmen Pemda sebagai bagian dari kunci keberhasilan Sekolah Penggerak. Terdapat empat komitmen, pertama, Pemda diminta untuk segera memahami konsep Program Sekolah Penggerak secara menyeluruh.
Bahtiar menjelaskan, dalam Undang-Undang nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota merupakan perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015.
Ketua Tim Jemput Bola Ditjen Dukcapil Kemendagri di Sulbar, Asep Firdaus mengatakan, sudah ada 72 akta kematian yang terdiri 53 warga Mamuju, 13 Majene, 1 Mamuju Tengah, 1 Pasangkayu, serta 4 warga non Sulawesi Barat.