Dalam kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung, penyidik Polri telah menetapkan 11 tersangka. Lima tersangka adalah buruh bangunan yang berinisial S, H, T, K, dan IS, kemudian mandor bangunan berinisial UAM.

Oleh sebab itu, Awi mengatakan saat ini penyidik dari Bareskrim Polri masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sebagaimana permintaan dari ketiga tersangka.

Polisi Tetapkan Tiga Tersangka Baru Kasus Kebakaran Gedung Kejagung. Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka baru kasus kebakaran gedung Kejagung, yaitu pihak swasta berinisial MD, mantan pegawai Kejagung selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial IS, serta pihak konsultan berinisial J.

Lalu, untuk pihak luar atau swasta yang terjerat dalam kasus tersebut disebutnya dari perusahaan pengadaan minyak lobi.

Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Ferdy Sambo menyampaikan, penyerahan berkas perkara akan dilakukan hari ini ke kejaksaan.

Sejumlah saksi yang diperiksa yakni ASN Kejaksaan Agung atau Karo Perencanaan tahun 2019 serta ahli dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).

"Saksi Ahli LKPP tidak hadir pada pemeriksaan kemarin dan akan dijadwalkan pemeriksaan secepatnya," jelas dia.

Sambo mengungkapkan, ketiga saksi adalah Pelaksana Pemasangan ACP tahun 2019 berinisial GAE, saksi ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Pengawas Cleaning Service inisial AS.

MAI merupakan satu dari dua orang yang meminjam bendera PT APM. PT APM merupakan perusahaan penyedia cleaning service. Perusahaan ini dipinjam bendera perusahaannya oleh MAI dan SW untuk memasok kebutuhan tenaga cleaning service di Kejagung RI .

Sambo menambahkan Direktur Utama perusahaan pemenang pengadaan ACP tahun 2019 mangkir pada panggilan pemeriksaan hari Rabu, 4 November 2020.

"Sudah dilakukan untuk pemeriksaan (Karo Umum Kejagung), termasuk untuk saksi Dirut PT DSC selaku konsultan pengadaan ACP dan tentunya penyidik melanjutkan pemberkasan," terangnya.

Polisi menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang keterangannya dianggap perlu dan dibutuhkan dalam pengungkapan kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung). Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo menyampaikan, ada tiga orang yang diminta hadir memenuhi penyidik.

Polisi merampungkan pemeriksaan terhadap tersangka NH terkait kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Senin 2 November 2020. Pemeriksaan terkait pemeliharaan gedung utama Kejagung sebelum kebakaran terjadi.

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Ferdi Sambo mengatakan, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap NH terkait paket pekerjaan jasa pemeliharaan kebersihan.

Kemudian, Awi menyebutkan alasan tidak menahan merupakan hak prerogatif dari penyidik setelah melakukan pemeriksaan pada Selasa (27/10) kemarin.

Sekedar informasi bahwa Pasal 187 KUHP, dinyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, maka ia akan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang, dan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Boyamin pun meminta polisi agar mempertimbangkan laporan yang disampaikannya ke dalam rekontruksi guna mengungkap teka teki kebakaran tersebut.

Tersangka yang tidak hadir adalah Direktur Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kejagung berinisial NH. "Tadi pengacaranya mengabarkan bahwa NH sedang sakit. Tapi, surat keterangan dokter belum ada," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono.