Isak tangis kerabat warnai sidang vonis Asrun dan Adriatma. Asrun bersama anaknya yang juga Wali Kota Kendari nonaktif, Adriatma Dwi Putra, ditetapkan bersalah dan dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp 250 juta.

Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra bersama sang ayah selaku mantan Wali Kota Kendari, Asrun, divonis lima tahun enam bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Keduanya dinyatakan bersalah dan terbukti menerima suap Rp 6,8 miliar dari kontraktor PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah.

Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra dan eks Wali Kota Kendari, Asrun dituntut 8 tahun penjara atas penerimaan suap Rp 6,8 miliar dari Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah. Asrun juga disokong oleh Hasmun untuk biaya pencalonannya sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara.

Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra dan mantan Wali Kota Kendari, Asrun dituntut delapan tahun pidana penjara serta dicabut hak politiknya. Keduanya dianggap menerima Rp 6,8 miliar dari kontraktor PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah.

Di sidang sebelumnya, Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah sekaligus penyuap Adriatma sebagai Wali Kota Kendari dan sang ayah Asrun sebagai mantan Wali Kota Kendari, dan Fatmawati mengakui telah menyokong biaya pencalonan Asrun sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara.

Asrun dan Adriatma Dwi Putra jalani sidang lanjutan. Terdakwa kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkot Kendari menjalani sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi meringankan yang dihadirkan penasihat hukum.

Dia menjelaskan, uang Rp 5 miliar itu berasal dari uang kas perusahaan dengan total Rp 12 miliar. Untuk meringkas bentuk fisik uang, dia kemudian menukarkan Rp 5 miliar ke pecahan dolar Amerika.

Mantan Wali Kota Kendari, Asrun dan anaknya, Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra didakwa Jaksa KPK menerima suap dari pengusaha kontraktor sebesar Rp 2,8 miliar. Uang ini awalnya akan digunakan untuk biaya kampanye pencalonan Asrun sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara.

Jaksa melanjutkan uang Rp 2,8 miliar tersebut diberikan karena Adriatma telah menyetujui Hasmun Hamzah akan mendapatkan proyek untuk pekerjaan tahun jamak (multiyears) pembangunan Jalan Bungkutoko-Kendari New Port tahun anggaran 2018-2020. Fatmawati merupakan orang kepercayaan Asrun dan Adriatma.

JPU untuk KPK meminta majelis hakim menjatuhkan vonis kurungan 3 tahun dan denda Rp 200 juta atau subsider 6 bulan penjara kepada terdakwa Hasmun Hamzah. Dia didakwa sebagai penyuap Wali Kota Kendari periode 2012-2017 Asrun dan Wali Kota Kendari periode 2017-2022 Adriatama Dwi Putra.

Jaksa penuntut umum pada KPK menghadirkan sejumlah saksi pada perkara pemberian suap oleh Direktur PT Sarana Bangun Nusantara (SBN), Hasmun Hamzah kepada Wali Kota Kendari periode 2017-2022, Adriatama Dwi Putra. Kepada staf PT SBN, Hidayat, jaksa mengonfirmasi perihal adanya transfer ke PT Porto Valas.