Angin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak.

KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara penurunan nilai pajak ini ke penyidikan pada Februari 2021. Pengumuman tersangka sendiri dilakukan pada, Selasa 4 Mei 2021.

Mereka diperiksa pada, Selasa 8 Juni 2021 untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji (APA).

KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak.

Kedatangan Angin merupakan penjadwalan ulang pemeriksaan kasus dugaan suap penurunan nilai pajak di Ditjen Pajak Kemenkeu Tahun Anggaran 2016-2017.

Selain PT Jhonlin Baratama yang diketahui milik Andi Syamsuddin Arsyad atau yang dikenal Haji Isam itu, tim penyidik juga menggeledah tiga kediaman dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini. Tiga lokasi tersebut juga berada di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap 6 orang terkait kasus suap pengurangan pajak di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani meminta, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk kembalo meningkatkan pengawasan ketat di lingkungan DJP. Hal ini dilakukan agar kasus suap penurunan jumlah pajak tidak terjadi lagi.

Ikhtiar KPK memberantas korupsi di sektor perpajakan patut diapresiasi. Namun, Misbakhun juga meminta para pegawai Ditjen Pajak tak berkecil hati.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku sangat kecewa atas kasus suap pajak yang menimpa pegawai di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Dia mengemukakan, kasus suap pajak tersebut ditemukan setelah adanya pengaduan dari masyarakat pada awal 2020 lalu.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meminta seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak tetap fokus bekerja, meskipun ada pemeriksaan kasus dugaan suap oleh KPK. Dia memahami, tugas DJP tahun ini cukup berat dalam hal penerimaan, ditambah saat ini sedang masa penyerahan SPT.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku kecewa atas dugaan kasus suap pajak yang melibatkan pegawai di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Padahal, Direktorat Jenderal Pajak pada Maret 2021 ini tengah menjalankan tugas penerimaan negara untuk pelaporan SPT dari Wajib Pajak (WP) individu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pihaknya tak memberi toleransi sedikit pun terhadap para pelaku dugaan kasus suap pajak yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Direktur Riset Center of Reform on Economy (CORE), Piter Abdullah menilai, kasus suap memang permainan biasa terjadi di DJP. Hanya saja, dalam kacamatanya semenjak dilakukan reformasi DJP kasus tersebut jarang terjadi, bahkan sudah relatif bersih.

Mantan Kepala Kantor Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Tiga Jakarta Yul Dirga divonis 6,5 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menerima suap Rp32.825 dolar AS dan Rp50 juta.

"Persidangan rencananya akan digelar di PN Tipikor Jakarta Pusat," kata Ali.

Tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut supervisor kantor pelayanan pajak pratama Ambon, Sulimin Ratmin, terdakwa kasus suap pajak selama lima tahun penjara.

Dalam kasus ini, La Masikamba diduga menerima uang suap sebesar Rp 970 juta dan gratifikasi Rp 8 miliar dari sejumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ambon. Awalnya, dalam OTT terhadap La Masikamba, tim Satgas KPK menemukan uang Rp 100 juta dan bukti setor bank senilai Rp 550 juta dan Rp 20 juta.