Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin sebagai saksi dalam kasus suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021, untuk tersangka Ade Yasin selaku Bupati Bogor periode 2018-2022.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kabupaten Bogor Sintha Dec Checawati pada hari ini, Jumat (27/5). Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang menjerat Bupati nonak

Ali memastikan, barang bukti tersebut akan dianalisis lebih lanjut untuk dikonfirmasi kepada para saksi dan tersangka.

Bupati Bogor Ade Yasin ditetapkan sebagai tersangka suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ade Yasin mengaku dipaksa bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya, terkait dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor tahun anggaran 2021.

Selain itu, kata Isma, BPK juga akan memproses seluruh pegawai yang diduga terlibat dalam kasus tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Majelis Kehormatan Kode Etik BPK.

KPK pun menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat tahun anggaran 2021.

Bupati Bogor Ade Yasin menjadi tersangka bersama sejumlah pihak lain.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menginstruksikan Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, memimpin koordinasi manajemen mudik di wilayah Bogor. Hal itu buntut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Bogor Ade Yasin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Bupati Bogor Ade Yasin dalam perkara suap. Pengamat kebijakan publik Yusfitriadi menilai Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Ade Yasin memprihatinkan. Terlebih, sebelumnya KPK penah menangkap kakak kandung Ade Yasin, Rahmat Yasin.

Ia menyebutkan bahwa seharusnya Bupati Ade Yasin pada Rabu pagi dijadwalkan menghadiri kegiatan dengan Kedutaan Besar Hungaria di Citeko, Cisarua, Kabupaten Bogor.

Sebelum dijebloskan ke penjara, Rachmat Yasin sudah lebih dahulu menunaikan salah satu kewajibannya, yakni membayar uang pengganti sebesar Rp9,7 miliar sesuai ketetapan Hakim Pengadilan Tipikor, Bandung.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun 8 bulan penjara kepada mantan Bupati Kabupaten Bogor, Rachmat Yasin dalam kasus gratifikasi sejumlah satuan kinerja perangkat daerah (SKPD). Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Semua penerimaan dilakukan secara bertahap dari periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Mayoritas pemberian uang dilakukan di Pendopo Bupati Bogor.

Dengan pelimpahan berkas dakwaan, maka penahanan terhadap Rachmat Yasin menjadi kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung.

Dalam pemeriksaan kali ini, Rudy mengaku dikonfrontir dengan dua saksi lainnya dalam kasus ini. Menurut Rudy, tim penyidik ingin mencocokkan keterangannya dengan pernyataan dua saksi tersebut.

Burhanudin yang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor 2009-2014 ini ditelisik dugaan adanya hibah tanah yang diterima Rachmat Yasin.

KPK telah menetapkan Rachmat Yasin, Bupati Bogor periode 2009-2014 dalam dua kasus, yakni dugaan pemotongan uang dan gratifikasi. Rachmat Yasin dijerat dengan kasus dugaan 'memalak' dan 'menyunat' para satuan perangkat kerja daerah (SKPD) selama menjabat Bupati Bogor.

Rachmat Yasin diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa SKPD Rp 8.931.326.223. Setiap SKPD diduga memiliki sumber dana yang berbeda untuk memberikan dana kepada Rachmat Yasin.