Dia mengatakan Pemprov DKI Jakarta menang di tingkat Mahkamah Agung untuk gugatan Pulau H, namun kalah di gugatan lain seperti Pulau F dan Pulau G.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bersyukur atas putusan Mahkamah Agung (MA) tentang Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari putusan tersebut izin Pulau I yang dikerjakan PT Jaladri Kartika Pakci dicabut.

Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono, dalam kesempatan yang sama mengatakan visi penataan wilayah pesisir Jakarta yang akan dilakukan secara integratif.

Aktivis Tolak Reklamasi Ancol. Aksi tersebut menolak Keputusan Gubernur No. 237 tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) seluas 35 Ha dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Timur seluas 120 Hektare.

Abdul Azis menyebut, DPRD DKI tidak merasa dilangkahi dengan terbitnya izin perluasan reklamasi Ancol.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta menerbitkan perpanjangan izin reklamasi pantai yang dikerjakan PT Muara Wisesa Samudra. Perintah itu setelah adanya putusan banding dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

Keputusan tersebut berdasarkan hasil putusan PTTUN Jakarta yang diterbitkan dalam website sipp.ptun-jakarta.go.id yang diputuskan pada 22 Januari 2020.

Nelayan Muara Angke Keluhkan Soal Pulau G. Para nelayan di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara mengeluhkan keberadaan Pulau G yang kerap kali mengganggu aktivitas melaut mereka, batu pondasi cakar ayam yang berfungsi untuk menahan pasir reklamasi terbawa arus sehingga sering membuat kapal nelayan tersangkut.

Hani menjelaskan, alasan kawasan Pantai Maju dipilih sebagai lokasi upacara HUT ke-74 RI, yakni untuk merepresentasikan Ibukota Jakarta adalah kota pelabuhan dan memiliki pantai yang bisa diakses gratis.

Apa rencana Anies Baswedan terhadap pulau reklamasi yang terlanjur dibangun?

"Kita masih menunggu info dari KPK, apa by transfer atau by cash, kita enggak tahu."

"Saya pikir, apa yang Pak Junimart katakan pasti itu ada dasarnya dan alasannya," bela Didik.

Para staf anggota DPRD DKI pun turut dihadirkan KPK untuk dimintai keterangannya