Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus, mengakui gelaran pilkada memang membutuhkan biaya tidak sedikit. Tetapi tetap saja dilarang keras bermain di luar aturan yang telah dibuat.

Ketua DPW PKS Provinsi Papua Kusmanto membantah. Dia mengatakan, narasi dalam video yang menyebut soal pemberian uang suap, tidak benar.

Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding melihat ada kejanggalan dari keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dugaan mahar Rp 500 M yang masing-masing diberikan Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS.

Sampai kasus ini diputuskan berhenti, Sandiaga Uno belum diperiksa. Begitu juga saksi kunci yang mencetuskan isu itu pertama kali, Wasekjen Demokrat, Andi Arief juga belum dimintai keterangannya.

Dia menuturkan, keputusan ini aneh. Pasalnya, Wasekjen Demokrat Andi Arief yang memberikan kabar adanya dugaan mahar masih belum diperiksa. Selain itu, Sandiaga pun juga tak ikutan dipanggil.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengomentari dihentikannya tindaklanjut kasus dugaan mahar politik bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno pada PAN dan PKS oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dia menilai, keputusan itu sudah tepat.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) memutuskan tidak menindaklanjuti laporan dugaan mahar politik Rp 1 triliun dari bakal cawapres Sandiaga Uno ke PAN dan PKS. Dalam putusannya, Bawaslu menyatakan dugaan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum.

Demokrat harap kubu Jokowi tak goreng isu mahar Rp 500 M Sandiaga. Hinca menampik bila Andi Arief mangkir dari panggilan Bawaslu. Dia menjelaskan, Wasekjen DPP Demokrat itu ada urusan keluarga di Lampung. Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga tak mengintervensi soal kasus Andi Arief dan Bawaslu.

Persoalan ini tak bisa serta merta selesai menyusul adanya dorongan dari partai koalisi Prabowo dan Sandiaga Uno agar masalah tersebut disudahi. Andi Arief harus hadir ke Bawaslu untuk memberikan klarifikasi.

Syarief tak menjelaskan apakah Demokrat telah menindak Andi terkait pernyataannya. Menurut Sekjen PAN Eddy Soeparno, pimpinan Demokrat menjanjikan pihaknya agar menindak Andi.

Selanjutnya, Fritz menjelaskan bahwa Bawaslu akan kembali memanggil Andi sebagai saksi pelapor. Pemanggilan akan dilakukan maksimal 3 kali.

Anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring meminta kepada Sekjennya Partai Demokrat Andi Arief untuk membuktikan mengenai dugaan mahar politik dari Sandiaga Uno yang diberikan untuk PKS dan PAN sebanyak Rp 500 miliar.

Dia mengungkapkan, pihaknya tidak bisa begitu saja mendalami dugaan mahar politik tersebut. Apalagi, kabar soal adanya mahar sudah dibantah langsung oleh Sandiaga.

Dia mengatakan, sanksi berupa tidak dapat mencalonkan pada periode selanjutnya dapat diberikan, jika PAN dan PKS benar menerima sejumlah uang. Sebagaimana pasal 228 dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, Bawaslu harus segera menyelidiki dugaan adanya mahar tersebut. Jangan sampai akhirnya isu yang berkembang itu membuat masyarakat pesimis pada proses Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak ingin buru-buru turun tangan menyelidiki tudingan kasus mahar politik yang dilakukan bakal cawapres Sandiaga Uno. Bawaslu akan melakukan kajian lebih dahulu.

Habiburokhman duga ada orang yang 'panasi' La Nyalla buat tuding Prabowo. Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman menduga, ada pihak yang menghasut La Nyalla Mattalitti untuk menuding Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta mahar politik dalam Pilgub Jatim 2018.