Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengeluarkan aturan baru yaitu tidak lagi mewajibkan pembelian Minyakita menggunakan e-KTP. Namun, pembelian maksimal dibatasi hanya 2 liter.

Kepala KPPU Kanwil VI Makassar, Hilman Pujana mendalami informasi mengenai adanya dugaan praktik penjualan bersyarat yang dilakukan oleh distributor minyak goreng.

Saat mengunjungi gudang penyimpanan Minyakita, milik sebuah perusahaan di Marunda Cilincing, Jakarta Utara, Zulkifli mengatakan bahwa Satuan Tugas (Satgas) dari Kemendag akan menyita Minyakita dari pengecer jika menjual harga di atas ketentuan.

Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat terhadap 5 terdakwa kasus minyak goreng jauh berbeda dengan tuntutan awal JPU. Kejagung menilai putusan tersebut tidak adil.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut para terdakwa kasus dugaan korupsi minyak goreng hukuman penjara mulai dari tujuh hingga 12 tahun dengan uang pengganti hingga puluhan triliun rupiah.

"Negara tidak mengontrol minyak goreng dari hulu, tidak ada perusahaan milik negara yang memproduksi dan memastikan distribusi minyak goreng seperti Pertamina, seperti yang disampaikan saksi Rizal Mallarangeng," imbuhnya.

Selain itu, dalam persidangan, JPU meminta hakim menegaskan, jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan maka harta benda milik terdakwa dan korporasi akan disita.

Tumanggor menceritakan, saat terjadi kelangkaan, Indra Sari Wisnu Wardhana ketika masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sempat menggelar pertemuan dengan beberapa perwakilan perusahaan minyak goreng.

Peraturan Pemerintah yang disebutkan itu juga menegaskan, bahwa aturan itu justru melarang produsen seperti Wilmar Group langsung menjual minyak kemasan langsung ke konsumen.

Ombudsman RI merilis Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terkait praktik maladministrasi dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng. Dalam proses pemeriksaan, terdapat tindakan tak sesuai kaidah dalam tata kelola minyak goreng yang dilakukan pemerintah.

Sidang selanjutnya adalah pada Selasa, 20 September 2022 dengan agenda pemeriksaan empat orang saksi yang berasal dari tim verifikator dari Kementerian Perdagangan.

Keduanya merupakan terdakwa perkara korupsi pemberian izin ekspor Crude Palm Oil (CPO) serta minyak goreng yang merupakan produk turunannya.

Menurut Supardi, kini penyidik tengah bekerja untuk menyelesaikan berkas tahap II para tersangka kasus mafia minyak goreng.

Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memenuhi panggilan penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) RI sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO), Rabu (22/6).

Aksi Unjuk Rasa Kecam Mahalnya Minyak Goreng di Patung Kuda. Forum masyarakat anti korupsi menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda. Dalam aksinya mereka meminta pemerintah untuk mengatasi kelangkaan dan mahalnya minyak goreng bagi masyarakat miskin serta mengungkap kasus Mafia CPO sampai ke akar-akarnya.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ukay Karyadi memandang, perlu adanya penataan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Sebab, ini berpengaruh besar terhadap penentuan harga dan pasokan minyak goreng ke depannya.

Ada lima tersangka yang diperiksa dengan salah satunya istri dari Indrasari. Mereka adalah BA selaku Kepala Bagian Perlengkapan pada Biro Umum dan Layanan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kemendag, Bresman Gultom selaku pensiunan pada Kemendag, dan R selaku Analis Perdagangan Ahli Madya Kemendag.

Sosialisasi Harga Minyak Goreng Bersubsidi di Pasar Tradisional. Adanya spanduk minyak goreng subsidi tersebut untuk mensosialisasikan rencana pemerintah mencabut subsidi minyak goreng curah yang akan dilakukan pada 31 Mei 2022.