Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 4 September 2017 memvonis Patrialis delapan tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan karena terbukti menerima suap 10 ribu dolar AS dan Rp4,043 juta untuk mempengaruhi putusan uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Patrialis Akbar jalani sidang lanjutan permohonan PK. Sidang beragendakan pengajuan bukti baru yang diajukan pihak pemohon. Sebelumnya, Patrialis Akbar divonis 8 tahun penjara

Patrialis Akbar ajukan permohonan PK. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut mengajukan PK kepada Mahkamah Agung atas perkaranya terkait penerimaan suap dalam putusan uji materi kesehatan hewan ternak.

Patrialis menyebut sedikitnya ada 16 bukti baru atau novum sebagai landasannya mengajukan PK. Selain novum, mantan Menkum HAM itu menyebut terdapat kekeliruan majelis hakim terhadap vonis yang dijatuhkan kepadanya.

Terpidana pemberi suap terhadap mantan Hakim konstitusi patrialis Akbar, Basuki Hariman dan NG Fenny mencabut permohonannya melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK). Hal itu dikonfirmasi langsung oleh kuasa hukum keduanya.