KPK Setor Rp72 Miliar dan USD 2.700 ke Kas Negara Hasil Rampasan Kasus Edhy Prabowo
Uang hasil rampasan tersebut disetorkan ke kas negara lantaran hukuman Edhy Prabowo dan lainnya sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap alias inkracht.
Uang hasil rampasan tersebut disetorkan ke kas negara lantaran hukuman Edhy Prabowo dan lainnya sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap alias inkracht.
Dugaan pencucian uang oleh Edhy bakal dikejar KPK lantaran politikus Partai Gerindra itu diduga membeli aset menggunakan uang hasil pidana. Salah satu aset yang ditemukan KPK yakni berupa tanah dan vila.
Wakil Ketua KPK: Ini memunculkan anekdot , jangan lihat hukumnya, tapi lihat siapa hakimnya. Ini yang menurut saya harus menjadi pekerjaan rumah Mahkamah Agung
Hakim PT DKI juga mewajibkan Edhy membayar uang pengganti sejumlah Rp 9.687.447.219 dan USD 77 ribu dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan oleh Edhy Prabowo.
Ali menjelaskan, eksekusi dilakukan oleh Jaksa Eksekusi Dody Sukmono. Andreau nantinya akan menjalani pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
Edhy Prabowo divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap terkait izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bening lobster (BBL) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Meski mengapresiasi, Ipi menyebut KPK belum menyatakan diri menerima putusan tersebut. Menurut Ipi, tim JPU masih menunggu salinan lengkap vonis tersebut sebelum memutuskan menerima atau banding.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap majelis hakim menyatakan Edhy Prabowo bersalah dan mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang disampaikan tim jaksa penuntut umum pada KPK dalam tuntutan.
Dalam perkara ini Edhy Prabowo dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah dengan kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp9.687.447.219 dan 77 ribu dolar AS subsider 2 tahun penjara.
Diketahui, Edhy Prabowo didakwa menerima suap sebesar USD 77 ribu dan Rp 24.625.587.250 oleh tim jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Suap berkaitan dengan pengurusan izin ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menurut Ali, analisis diperlukan untuk mendapatkan kesimpulan apakah keterangan saksi saling terkait dengan alat bukti lain sehingga membentuk fakta hukum untuk dikembangkan lebih lanjut.
Setelah Rina menerima nota dinas dari Antam Novambar tersebut, maka Rina pun mengeluarkan surat kepada 6 Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan yaitu yang berada di Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, Lombok.
Pemblokiran rekening semuanya selesai pada 18 Desember 2020. Di mana untuk rekening atas nama Edhy Prabowo terdapat 4 rekening yang 2 di antaranya diblokir sedangkan 2 laginya ternyata sudah ditutup sebelum tanggal permintaan KPK.
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat gelar sidang lanjutan atas terdakwa Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam perkara dugaan korupsi izin ekspor benur lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dicky Hartawan, ajudan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, menceritakan soal uang yang harus ada di dalam tas saat kunjungan kerja.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo belum membayar pajak jam tangan Rolex Yacht Master II Yellow Gold senilai Rp175 juta ke kantor Bea Cukai.
Anggia yang mengaku tidak tahu sewa apartemen tersebut menyebut penyewaan apartemen untuk satu tahun yaitu Juli 2020-Juli 2021.
Baik Angia, Putri Elok dan Fidya bekerja di bawah pengawasan Putri Tjatur. Putri Tjatur sudah menjadi staf Edhy sejak 2004 saat Edhy menjadi direktur utama perusahaan perkayuan di Aceh.