Pegawai WFH Akibat Sekjen Positif Corona, KY Pastikan Pelayanan Publik Tak Terganggu
Pihak KY telah melakukan langkah antisipasi dengan penyemprotan disinfektan di ruang-ruang kerja dan seluruh gedung untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Pihak KY telah melakukan langkah antisipasi dengan penyemprotan disinfektan di ruang-ruang kerja dan seluruh gedung untuk mencegah penyebaran Covid-19.
"Publik juga dapat mengajukan permohonan informasi publik secara online melalui www.ppid.komisiyudisial.go.id," katanya.
Ketentuan uji publik secara daring tersebut akan dijelaskan pada technical meeting yang dilaksanakan pada 17 Juli 2020. Seleksi kualitas daring tersebut sudah terlaksana pada Senin (29/6) di kediaman masing-masing peserta.
Jaja menyatakan, saat ini sedang mengumpulkan data dan informasi mengenai diangkatnya Anwar sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga. Hal ini lantaran KY tidak berwenang menangani jika Anwar sudah berhenti sebagai hakim.
Jaja menyebut, nanti pihaknya akan mengajukan surat kepada KPK terkait pertukaran data para calon hakim.
Dari 120 orang pendaftar tersebut, ada tiga orang komisioner KY yang masih menjabat kembali mendaftar, yaitu Sukma Violetta, Joko Sasmito dan Sumartoyo. Terdapat juga anggota KY periode 2010-2015 ikut mendaftar, yaitu Taufiqurrohman Syahuri.
"Komisioner yang lama yang terdaftar yaitu Bu Sukma, Pak Joko, dan Pak Sumartoyo," jelas Harkristuti.
Masa jabatan Anggota KY akan berakhir pada Desember 2020 mendatang. Pansel akan menyeleksi dan menentukan 7 orang lalu menyampaikannya kepada Presiden untuk diteruskan ke DPR.
Jaja mengatakan KY juga bisa melakukan evaluasi internal dengan data fenomena publik yang beredar. Namun sejauh ini evaluasi belum dilakukan.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu dengan pimpinan empat Komisi Yudisial yaitu Ketua KY Jaja Ahmad, Maradaman Harahap - Wakil Ketua, Sukma Violetta - Anggota KY, Tubagus Rismunandar Ruhijat- Sekretaris Jenderal.
KY Juga Rekomendasikan MA Jatuhkan Sanksi ke Hakim Pembebas Syafruddin Temenggung. Pemberian rekomendasi kepada MA diakui Jaja telah diajukan sebelum adanya laporan mengenai pertemuan Rakan dengan pengacara Syafruddin Arsyad Temenggung, terdakwa penerbitan SKL BLBI.
DPR Diminta Segera Bahasa Revisi UU KY. Selain mendorong penguatan kinerja KY, Jaja juga berharap agar legislatif segera membahas revisi undang-undang masa jabatan hakim. Terlebih lagi, menurut Jaja, revisi itu sudah masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) periode 2015-2019.
Dua Hakim Agung Dilaporkan ke Komisi Yudisial. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan dua orang Hakim Agung pada Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran etik.
Apabila terhadap sesuatu proses peradilan terdapat perbedaan pandangan, gunakan langkah-langkah sesuai hukum. Begitu pula apabila menemukan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim, tentunya KY menjadi tempat untuk melaporkan hakim yang bersangkutan.
Sukma menuturkan, di tingkat kasasi, KY telah memeriksa hakim yang memutus perkara itu. Hasilnya, KY tak menemukan adanya pelanggaran kode etik pada hakim tersebut.
Komisi Yudisial (KY) telah memutuskan menjatuhkan sanksi kepada 58 hakim yang dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). Ini merupakan hasil pemeriksaan dan diputuskan dalam sidang pleno periode Januari hingga Juni 2019.
Komisi Yudisial (KY) menerima laporan enam orang hakim terkait penanganan kasus sengketa hukum Pelabuhan Marunda antara PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan PT Karya Citra Nusantara (KCN). Laporan yang diterima KY bernomor 0760/VII/2019/P.
Dari jumlah itu, masyarakat paling banyak melaporkan masalah perkara perdata sebanyak 318 laporan.