Meski terjadi penurunan cukup besar, Diah meminta calon jemaah tidak perlu khawatir akan ada penurunan pelayanan. Panja Haji Komisi VIII mengoreksi kelebihan biaya dari sisi penginapan dan konsumsi jemaah di Saudi. Sehingga bisa didapatkan angka final Rp49,8 juta.

Sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi mempertanyakan item biaya lembur pengurusan paspor dan penyelesaian dokumen jemaah haji. Sebab total dana yang dianggarkan mencapai Rp15 miliar.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan tambahan anggaran operasional haji sebesar Rp1,5 triliun. Alasannya, karena adanya tambahan kebutuhan biaya haji 2022.

Rotasi Luqman Hakim ke Komisi VIII paling mencuri perhatian. Pasalnya, Luqman belum lama berada di Komisi IX setelah dirotasi dari Komisi II sebagai Wakil Ketua.

Presiden Jokowi mengingatkan keluarga anggota TNI dan Polri tidak ada mengundang penceramah yang mengarah radikalisme.

Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Kementerian Sosial diwarnai aksi pengusiran. Sekjen Kemensos Harry Hikmat diminta meninggalkan ruang rapat.

Meski demikian, Yandri tidak menyalahkan Bupati maupun Satgas, menurutnya yang paling bertanggungjawab adalah rumah produksi sinetron.

Ketua Komisi VIII DPR Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Suap Bansos. Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PPK di Kemensos, Matheus Joko Santoso terkait dugaan suap pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020.

Nanang menilai, situasi pandemi yang belum juga reda seperti sekarang membutuhkan Timwas. Sehingga, ia minta kepada pimpinan DPR agar Timwas ini diaktifkan kembali.

Lebih dari sekadar Presiden Indonesia, menurut Bukhori, langkah strategis Jokowi selaku Pemimpin Negara Muslim terbesar di dunia akan sangat didengar oleh negara-negara di Eropa, khususnya Prancis. Oleh karena itu, ia sangat berharap Presiden menindaklanjuti pernyataannya dengan langkah nyata.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ihsan Yunus, mengatakan, Komisi VIII DPR merasa sudah memperjuangkan agar anggaran untuk BOP cair. Tapi, uang tersebut tidak tersalurkan sepenuhnya kepada yang membutuhkan. "Eh dipotong dan saya yakin bapak ibu sudah mendengar masalah ini dan kita tidak bisa diam saja."

Menteri yang hadir yakni Mensos Juliari Batubara, Mendes Abdul Halim Iskandar, lalu ada Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Sedangkan Mendagri dan Menkeu diwakili Dirjennya.

Ace mengatakan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang diusulkan Komisi VIII akan memperkuat peran kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam upaya penanggulangan bencana.

Masyarakat akan sulit membuka rekening di bank atau mengambil di kantor pos. Apalagi di tengah pandemi corona yang membutuhkan jaga jarak.

Ace mengatakan, memang ada dana dari APBN yang dipergunakan untuk penyelenggaraan Ibadah haji, terutama untuk kepentingan petugas haji. Namun, jika dana dari APBN itu dialihkan untuk penanganan Covid-19, sebaiknya diputuskan setelah ada keputusan penyelenggaraan Haji 2020 ditunda atau tidak.

Anggota Komisi VIII DPR Diah Pitaloka meminta kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk lebih aktif, dalam berkoordinasi dengan lembaga dan pemerintah daerah untuk mengatasi virus corona. Diah juga berharap Gugus Tugas Covid-19 mulai menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) penanganan pasien corona.

Dia menjelaskan, keputusan bunuh diri yang dibuat seorang anak tentu bukanlah hal terjadi tiba-tiba. Keputusan tersebut didorong oleh akumulasi perasaan tidak nyaman, tertekan yang dialami korban.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan nama-nama pimpinan komisi yang membidangi agama dan sosial atau Komisi VIII pada Rabu (30/10). Komisi itu resmi dipimpin oleh kader Fraksi PAN Yandri Susanto.