Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno absen dalam pertemuan menutup koalisi Indonesia Adil dan Makmur di kediaman Prabowo Subianto, Jumat (28/6). Wakil Ketua BPN, Ahmad Muzani menjelaskan, Sandi meminta izin tidak bisa hadir karena merayakan ulang tahunnya ke-50.

Koalisi Indonesia Adil dan Makmur sudah selesai setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan sengketa Pilpres 2019. Sejumlah kesepakatan dihasilkan.

Sekjen Demokrat menjelaskan, setelah hakim MK mengetuk palu tanda selesainya sidang sengketa pilpres, maka tidak ada lagi calon presiden, yang ada saat ini presiden terpilih.

"Yaudah terserah saja kalau mau keluar hak mereka kami hormati tapi (yang) jelas jelas aja kapan mau keluar (koalisi)nya," kata Andre.

"Karena berkoalisi itu ada proses sangat panjang yang dijalani bersama-sama. Banyak suka dan duka," kata Drajad.

Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik meminta capres nomor urut 02Prabowo Subianto untuk segera membubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Alasannya, kata dia, gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai persyaratan partai koalisi.

Andre tak mengetahui maksud Rachlan berbicara seperti itu. Padahal, kata dia, semua partai koalisi saat ini aktif mengurus gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan masih ikut rapat bersama BPN.

Partai Demokrat menepis tudingan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengatakan bahwa partainya sudah tidak berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur, pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Muzani mengatakan, pertemuan ini tak ada urgensinya jika dikaitkan dengan tanggal penetapan pemenang Pemilu oleh KPU. Para Sekjen parpol, kata dia, kerap bertemu tapi jarang diketahui media.

Kendati Prabowo batal menjenguk, Ossy menyebut, sejumlah tokoh hari ini rencananya menengok Ani. Di antaranya Menko Polhukam Wiranto, Sinta Nuriah, Mahfud Md, Dahlan Iskan, serta politisi Partai Demokrat Andre Rosiade.

Politikus Partai Gerindra itu meyakini Hasto akan menerima tantangan pembentukan TPF jika yakin bahwa pihaknya tidak berbuat curang di Pilpres 2019.

Selain itu, Eggi menilai kalau seruan itu adalah ajakan untuk mengawasi pemilihan umum (Pemilu) 2019. Seperti kecurangan-kecurangan yang terjadi di Malaysia.