DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Baca SelengkapnyaBadan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaDKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,
Baca SelengkapnyaKepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Asmawa Tosepu dipastikan menjadi Penjabat (Pj) Bupati Bogor, menggantikan Bupati Iwan Setiawan.
Baca SelengkapnyaSemakin banyak orang yang tinggal di kota, maka semakin besar pula masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat.
Baca SelengkapnyaPlh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca SelengkapnyaPengendalian inflasi menjadi hal penting yang harus diperhatikan.
Baca SelengkapnyaAnggaran pemerintahan desa sebagian besar masih digunakan untuk pembiayaan administrasi dan infrastruktur.
Baca SelengkapnyaData PBB mencatat bahwa hampir 84 persen kota dengan pertumbuhan tercepat menghadapi masalah perubahan iklim dan bencana ekstrim.
Baca SelengkapnyaDirektorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri komitmen untuk memenuhi hak penyandang disabilitas.
Baca SelengkapnyaDia menyerahkan keputusan tersebut kepada Kemendagri.
Baca SelengkapnyaHeru dinilai sukses mengintegrasi transportasi umum di Jakarta.
Baca SelengkapnyaPeserta pelatihan terdiri dari Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pengurus Posyandu.
Baca Selengkapnyapelatihan ini dihadiri oleh pegawai desa dari empat kabupaten yang mencakup Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Halmahera Barat, dan Halmahera Timur.
Baca SelengkapnyaTito akan mengecek secara langsung ke lapangan mengenai kebenaran informasi tersebut bersama kementerian/lembaga terkait.
Baca SelengkapnyaPemerintah memberikan insentif fiskal ke 33 pemda yang berhasil kendalikan inflasi.
Baca SelengkapnyaKemendagri membuka pendaftaran untuk seleksi CPNS dan PPPK 2023.
Baca Selengkapnya