"Artinya apa dalam sesulit apapun pemerintah masih mendapatkan penilaian yang positif. Ekonomi adalah sektor yang paling sulit yang terdampak dari pandemi Covid-19," sambungnya.

Partai Perindo menyatakan banyak capaian yang berhasil terwujud dan dirasakan masyarakat dalam 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Dia juga menjelaskan terdapat tiga strategi penanganan pandemi Covid-19 yaitu kesehatan, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi khususnya UMKM.

Herzaky menyebut Pemerintahan Joko Widodo perlu kerja keras selama tiga tahun tersisa untuk memperbaikinya. Belum lagi Pemerintahan saat ini harus menghindari godaan besar menuju absolutisme power yang berakibat buruk pada demokrasi Indonesia.

Kantor Staf Kepresidenan merilis buku laporan capaian kinerja 2021 bertajuk "Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh 2021". Laporan itu berisi berbagai capaian Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin satu tahun terakhir, khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19.

Staf Divisi Pengawasan Impunitas KontraS, Ahmad Sajali menuturkan, penuntasan pelanggaran HAM berat sebagai salah satu janji di kampanye dan program kerja Jokowi yang masih belum bisa dibuktikan hingga hari ini.

Survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukan mayoritas publik menginginkan reshuffle kabinet. Sebanyak 60 persen responden setuju Presiden Joko Widodo mengganti para pembantunya.

Hal itu dikatakan Mardani Ali Sera menanggapi hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO). Kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo hanya 49 persen, sementara Wapres Ma'ruf Amin 33 persen.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut sebanyak 55 persen masyarakat menilai bahwa kondisi ekonomi tanah air saat ini buruk. Buruknya kondisi ekonomi Indonesia sudah mulai terjadi pada Mei 2020 atau saat virus Covid-19 mewabah.

Ketua umum yang hadir adalah, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Nasdem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para pihak tidak intervensi soal penunjukkan menteri di kabinet periode 2019-2024. Sekjen PPP, Arsul Sani menyebut bawah parpol bukan ikut campur. Partai politik menyodorkan nama jika diminta Jokowi.

Hanura menyerahkan 40 nama kadernya kepada Jokowi.

"Tapi semua berpulang pada kalkulasi politiknya pak Presiden sendiri. Sementara dari jauh hari PAN dan Demokrat telah mendekat kepada Jokowi sebagai pemenang Pilpres," kata Bamsoet.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, Presiden Joko Widodo terbuka menerima usulan calon menteri dari partai politik. Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam pembubaran Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf di Resto Seribu Rasa, Jakarta Pusat, Jumat (26/7).

"Tentu ucapan terima kasih karena kerja keras, pagi, siang, malam dari TKN dalam memanagemen kegiatan, hampir satu tahun dan berkat kerja keras pagi, siang, malam, kita kerjakan bersama-sama secara gotong royong," jelas Jokowi lagi.

"Koalisi plus plus sih OK OK saja, tetapi bagi temen-temen dari partai pendukung 02 harus menunjukkan bukti terlebih dahulu niat baik mereka untuk membangun kebersamaan," kata Lukman.

Moeldoko yakin Jokowi akan memilih satu keputusan jangka panjang yang terbaik untuk Indonesia ke depan. Sehingga, semua program bisa berjalan dengan baik selama lima tahun kepemimpinannya.