Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim, Jempin Marbun menilai, pencopotan sejumlah pejabat oleh Faida pada Selasa (29/12) kemarin, adalah tidak sah, cacat hukum dan cacat prosedural. Terutama pencopotan Sekretaris Daerah (Sekda) Jember yang merupakan ASN tertinggi di Pemkab Jember.

Bupati Jember, dr Faida mendapat mosi tidak percaya dari ratusan pejabat Pemkab Jember. Mosi dipimpin langsung Wakil Bupati, Abdul Muqit Arief dan Sekretaris Daerah (Sekda), Mirfano pada Rabu (30/12) pagi.

"Sejauh sudah ada lebih dari lima pejabat yang diganti. Cuma saya belum lihat langsung SK-nya, hanya dilapori dari WhatsApp Grup," tutur ASN tertinggi di Pemkab Jember ini.

DPRD Jember melalui Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Covid-19 mendapati temuan ribuan paket bantuan sosial (bansos) yang tidak kunjung disalurkan oleh Pemkab Jember.

"Saya memang sudah ada perasaan tidak enak, karena Yessi kemarin sudah cukup keras kepada saya," papar pria yang selama ini dikenal kalem ini.

Setelah mencuci kaki ibunya, Salam yang berlatar belakang pengusaha properti itu berangkat ke TPS bersama istri, anak dan anggota keluarga lainnya. ??Dari tiga pasang cabup-cawabup, hanya cawabup nomor urut 03, Ifan Ariadna Wijaya yang tidak memilih. Ifan tercatat ber-KTP Bekasi.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menyebut Kabupaten Jember sebagai satu-satunya daerah di Jawa Timur yang tidak mau mengikuti berbagai program dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi terkait lingkungan hidup. Salah satunya adalah terkait regulasi sampah.

Sebanyak 367 pejabat Pemkab Jember dikembalikan pada jabatannya semula. Mereka sebelumnya mengalami mutasi selama beberapa gelombang pada masa kepemimpinan bupati nonaktif dr Faida.

"Ya memang biasanya seperti itu, tapi ini cuma kerusakan kecil saja kok. Secara umum, kondisi bangunan baik, cuma ini (plafon) saja yang rusak," tegas Asrah.

Buruknya pengurusan perizinan usaha di Jember, Jawa Timur disebabkan karena semua izin harus ditandatangani dulu oleh bupati, meski daerah ini telah memiliki Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PTSP). Hal itu diakui oleh Dinas PTSP saat dikonfirmasi dalam rapat dengan Komisi B DPRD Jember pada Rabu (21/10).

Beredar foto-foto yang menunjukkan beberapa anggota Satuan Tugas (Satgas) sosial bentukan Pemkab Jember sedang menyalurkan bantuan sosial dari Pemprov Jawa Timur. Namun, saat menyalurkan, para anggota Satgas tersebut tertangkap kamera menggunakan atribut masker bergambar pasangan calon Faida-Vian.

“Iya memang benar. Gudang itu menjadi telaah dari teman-teman BPK, karena di sana tersimpan bantuan dari pihak ketiga,"

Komisioner KPU Jember bidang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, Andi Wasis membenarkan kondisi website lembaganya yang sedang diretas tersebut.

Beberapa hal menarik terjadi sejak Faida berstatus non-aktif sebagai bupati Jember. Faida mengajukan cuti hingga 5 Desember 2020 mendatang karena mengikuti kampanye Pilkada. Sejak Wakil Bupati Abdul Muqit Arief naik menjadi Plt Bupati Jember, hubungan Pemkab dengan DPRD nampak terlihat harmonis.

Sebagaimana diketahui, hubungan antara DPRD Jember dengan Bupati Jember sebelumnya, dr Faida, kerap bersitegang. Faida saat ini berstatus non-aktif alias cuti karena maju kembali dalam Pilkada Jember, dan digantikan sementara waktu oleh Muqit yang merupakan Wakil Bupati.

Kasus ambruknya bangunan milik Pemkab Jember, Jawa Timur kembali terjadi. Salah satu bagian atap Puskesmas Gumukmas ambruk, Rabu (23/09) kemarin. Padahal, gedung puskesmas tersebut baru selesai dibangun sekitar dua tahun yang lalu.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, Prima Idwan Mariza dinyatakan positif terpapar Covid-19. Selain itu, empat staf di Kejari Jember juga terpapar virus yang sama. Hal itu dikonfirmasi oleh Kejati Jawa Timur.

"Secara de facto, NasDem sudah selesai untuk Haji Hendy dan Gus Firjaun. Tinggal administratif dan teknis saja," tutur Nico Ainul Yakin, Wakil Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur yang turut hadir dalam acara tersebut.