Burhanuddin pun mengharapkan dengan posisi barunya Anwar mampu mendukung, menguatkan, dan melengkapi dalam upaya membangun Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang dapat memberikan pelayanan hukum secara profesional, bersih, transparan, akuntabel, dan berwibawa.

"Agar nanti Jampidum tidak terjadi lagi disparitas, walaupun kami memberikan kewenangan ke daerah. Tetapi pengawasan ada tetap pada kita, jangan sampai ada disparitas terjadi lagi," tegasnya.

Jaksa Agung juga telah mencopot delapan Kajari yang diduga bermain proyek. Namun, Burhanuddin tidak menyebut Kajari dari daerah mana daja.

Menurut dia, saat ini Kejaksaan Agung juga sedang mengusut mafia pertambangan. Dia pun meminta dukungan DPR terhadap kerja-kerja Kejaksaan Agung.

Dia menjelaskan, tujuan dibentuknya Satgassus P3TPU adalah guna percepatan, efesiensi dan efektifitas penyelesaian penanganan perkara. Sehingga kehadiran Satgassus P3TPU mampu menjawab setiap tantangan penanganan perkara tindak pidana umum yang seiring perkembangan teknologi modus operandi semakin kompleks.

Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin telah mencopot Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Chairul Anam. Pencopotan terhadap Chairul tersebut terkait dugaan penyalahgunaan wewenang.

Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan anak buahnya untuk menuntut maksimal para pelaku pelanggaran protokol kesehatan (Prokes). Sebab, pelanggaran prokes tersebut dianggap sangat membahayakan keselamatan masyarakat.

Dia juga berharap keterbatasan akibat situasi pandemi tidak membuat kinerja Korps Adhyaksa menurun baik di pusat maupun di seluruh daerah.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung), Leonard Eben Ezer Simanjuntak menjelaskan tujuan dari kunjungan tersebut untuk saling membangun kerja sama antara Kejagung dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menurut keluarga korban Semanggi I, putusan dari PT PTUN sangat mengkhawatirkan karena dalam pertimbangannya dianggap sama sekali tidak menyinggung substansi perkara.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memenangkan upaya banding Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku tergugat atas pernyataannya yang menyebut peristiwa Semanggi I dan II pada rapat paripurna DPR bukanlah pelanggaran HAM berat.

Terlebih, Burhanudin menyebutkan sejak awal Covid-19 masuk Indonesia pada Maret 2020, Kejaksaan telah berinovasi mencari solusi bagaimana persidangan tetap dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan.

Jaksa Agung titip pesan menyentuh kepada 14 pejabat baru kejaksaan yang mengemban amanah. Dia ingin seluruh pegawai kejaksaan menjaga integritas, moralitas dan nama baik Korps Adhyaksa.

Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin melakukan mutasi besar-besar di lingkungan Korps Adhyaksa. Karena, sebanyak 375 anggota dipindah tugaskan dari jabatan yang lamanya.

Burhanuddin juga memastikan jumlah tersangka kasus Asabri akan terus bertambah. Kejagung menyasar pihak-pihak yang menyembunyikan harta para pelaku di dalam maupun di luar negeri.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkap, proses pembentukan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Militer (Jampidmil) hanya tinggal menunggu disahkan Presiden Joko Widodo.

Taufik menilai, amar putusan PTUN Jakarta terhadap pernyataan Jaksa Agung itu tidak ada masalah. Menurutnya, Jaksa Agung harus menyampaikan segala hal terkait persoalan peristiwa Semanggi di hadapan Komisi III.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkap, pihaknya telah membentuk tim khusus penuntasan dugaan pelanggaran HAM berat. Tim ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo dalam Peringatan Hari HAM Sedunia.