Menurut Gubernur DIY, sanksi yang dijatuhkan terhadap guru yang diduga terkait kasus pemaksaan memakai jilbab itu masih menunggu rekomendasi dari tim yang dibentuk untuk menyelidiki kasus di SMAN 1 Banguntapan itu.

Tahap awal seharusnya siswi diberikan pemahaman terlebih dahulu tentang pentingnya memakai jilbab.

Endin menjelaskan, siswi yang berinisial R tersebut hanya ditanya oleh seorang guru terkait kepercayaan yang dianut. Karena R seorang muslimah, R pun ditanya terkait alasan tidak mengenakan jilbab.

Selain Kepgub Nomor 2292 Tahun 2015, juga terdapat Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 178 Tahun 2014 yang mengatur penggunaan seragam sekolah di sekolah negeri. Taga meluruskan dalam peraturan tersebut tidak ada ketentuan untuk mewajibkan penggunaan jilbab bagi siswi.

Ombudsman perwakilan Sumatera Barat menemukan adanya maladministrasi pada penyusunan tata tertib yang mewajibkan siswi nonmuslim memakai jilbab di SMKN 2 Padang.

Pemprov Sumbar, menurutnya, sudah merespon dengan sangat cepat persoalan itu. Menurunkan tim untuk investigasi dan berkomitmen untuk mengubah aturan yang mewajibkan penggunaan jilbab bagi siswi non Muslim itu.

Wakil Ketua Komisi X dari FPKS, Abdul Fikri Faqih mendesak dicabutnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri yang mengatur soal seragam sekolah. Menurutnya SKB itu berlebihan.

Padang memiliki kewajiban siswi muslimah memakai jilbab tertuang dalam Instruksi Wali Kota Padang No. 451.442/BINSOS-111/2005, yaitu saat Fauzi Bahar menjadi Wali Kota Padang selama dua periode 2004-2014. Hanya saja bagi siswi nonmuslim aturan tersebut bersifat anjuran bukan wajib.

Ombudsman, lanjut Yefri harus memastikan, setiap aturan yang ada di sekolah tidak mendiskriminasi siapa pun terutama siswa.

Mendikbud Nadiem meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memberikan sanksi terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut. Bahkan, Nadiem meminta sanksi pencopotan jabatan diberikan kepada pihak yang terbukti terlibat.

Sosok muslim taat pelbagai negara ini melawan stigma cadar yang lekat dengan kelompok fanatik dan antisosial

Perusahaan di Saudi tak paksa pekerja wanitanya berhijab juga turut didenda hingga Rp 38 juta