Penjelasan Jakpro soal Ruko di Pluit 'Makan' Bahu Jalan hingga Dibongkar
Jakpro menyatakan, bahu jalan yang dicaplok pemilik ruko di Pluit merupakan lahan milik Jakpro.
Anies menyebut Kampung Susun Bayam merupakan kewajiban negara kepada warganya.
Baca SelengkapnyaMereka menghuni tanpa izin dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola kampung susun itu.
Baca SelengkapnyaJakpro memastikan Formula E tetap digelar untuk ketiga kalinya di Jakarta.
Baca SelengkapnyaJakpro menuding, LRT Jakarta menjadi salah satu penyebab BUMD tersebut tak kunjung laba atau untung.
Baca SelengkapnyaAnggaran ini jauh lebih besar ketimbang rencana pergantian rumput.
Baca SelengkapnyaJIP adalah anak usaha dari Jakpro yang berkomitmen menciptakan Jakarta Kota Pintar.
Baca SelengkapnyaJakpro selalu memiliki anggaran untuk pengembangan fasilitas di dalam stadion tersebut sehingga tak akan menyentuh PMD.
Baca SelengkapnyaPerbaikan rumput JIS ditargetkan selesai Oktober 2023.
Baca SelengkapnyaKerugian negara akibat perbuatan para tersangka ditaksir mencapai Rp312 miliar
Baca SelengkapnyaITF Sunter Disetop, Jakpro: Modal Rp577 Miliar Belum Terpakai Sama Sekali
Baca SelengkapnyaIwan menyebut dalam proses pembangunan TIM tahap III itu telah memperhatikan aturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaBiaya per tahun untuk perawatan Jakarta International Stadium (JIS) berkisar Rp50-60 miliar. Angka ini juga mencakup biaya asuransi bangunan.
Baca SelengkapnyaJakpro menyatakan, bahu jalan yang dicaplok pemilik ruko di Pluit merupakan lahan milik Jakpro.
Hingga kini, belum ada perusahaan yang resmi menyatakan bentuk kerja samanya sehingga Jakpro tak bisa mengumumkan sponsor lokal untuk Formula E 2023.
Jakpro menyebut, pembangunan pada interior Planetarium sudah rampung. Namun, masih ada kendala yang sedang dikomunikasikan dengan pihak lain.
Hunian ini diperuntukkan bagi warga yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).
"Saya masih pelajari juga, baru tahu sekarang-sekarang ini. Sebelumnya enggak tahu kita. Tapi soal berapanya yang harus dibayar, ini proses lah ya. Takutnya saya dianggap mendahului proses hukum," tambah Syahrial.
Saat ini, kata dia PT Jakpro juga tak kunjung memberikan keuntungan bisnisnya kepada Pemprov DKI Jakarta. Menurut Rasyidi dari segi keuangan Jakpro sedang tak baik-baik saja.