Selain itu, dia juga menyoroti rencana perubahan iuran jaminan sosial yang dilakukan di negara lain, di mana sebelum mengesahkan aturan selalu ada proses public hearing atau sesi dengar pendapat dengan masyarakat sebagai pihak pembayar.

Dana tersebut bersifat cadangan atau talangan sehingga baru dapat digunakan ketika RSUD atau RSKD membutuhkannya.

Menurut Jazuli, Pemerintah seharusnya mengutamakan untuk membereskan masalah BPJS tersebut dibanding fokus untuk pemindahan ibu kota.

Karena persoalan di sejumlah daerah selama ini adalah tunggakan pembayaran BPJS kepada rumah sakit. Berakibat pada banyaknya rumah sakit menolak pasien BPJS.

Politikus Gerindra ini mengatakan, penyesuaian iuran BPJS Kesehatan harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan (Faskes). Selain itu, pasien BPJS juga tidak boleh dipersulit lagi dalam mendapatkan hak pengobatan atau pelayanan yang memadai di semua jenjang Faskes.

Sementara pasien BPJS lainnya, Armansyah (29) meminta pemerintah menunda kenaikan iuran BPJS. Sudah seyogyanya, pemerintah memperbaiki pelayannya terlebih dulu.

Wali Kota Solo F.X Hadi Rudyatmo termasuk salah satu pejabat yang tidak setuju dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dia mengungkap 'bahaya laten' membesarnya angka kemiskinan di Indonesia akibat kebijakan ini.

Tak sedikit masyarakat yang keberatan dengan langkah pemerintah menaikkan iuran BPJS kesehatan. Mereka beralasan, besaran kenaikan iuran membebani. Apalagi kenaikan tersebut tidak dibarengi dengan pelayanan yang baik.

Dina mengaku pernah memiliki pengalaman tidak mengenakkan saat memakai BPJS. Kala itu, Dina tengah mengantarkan ibunya berobat. Namun bukannya mendapatkan pelayanan malah diabaikan.

Pasien harus mengantre lama, padahal sakit tak bisa dikompromi lagi. Karena itu, warga memilih menjadi pasien umum ketimbang BPJS. Alasannya, pasien umum langsung mendapat penanganan medis.

Tidak semua pelayanan terhadap pasien BPJS dibedakan. Kabar bahwa tenaga medis kerap tak ramah pada pasien BPJS pun dibantah.

BPJS Kesehatan menyebutkan, masih ada perusahaan di Indonesia yang tidak patuh mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berbagai modus dilakukan untuk menghindari kewajiban membayar atau mengurangi iuran. Semisal dengan memodifikasi pelaporan.

"Mereka dikasih jangka waktu beda sama umum, tiap hari dapat jadwal, kalau BPJS itu kaya dibesok-besokin, ntar besok. Jadi kalau misalnya dinaikin semoga ke depannya BPJS ini bakal nggak dibedain dengan umum," ujarnya.

Rp 32 triliun, defisit yang akan dialami oleh BPJS tahun 2019. BPKP bergerak, merinci persoalan yang ada. Rupanya, persoalan data peserta sengkarut, seperti benang kusut.