Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga (K/L), dan Lembaga Jasa Keuangan, kembali menyelenggarakan FinExpo Bulan Inklusi Keuangan (BIK) pada tanggal 1-31 Oktober 2021. Ajang tersebut rutin diselenggarakan sejak tahun 2016 lalu.

Sejumlah penyedia jasa keuangan di Indonesia kembali menggelar Financial Expo (Finexpo) dalam rangkaian bulan Inklusi keuangan (BIK) 2021. Meresmikan gelaran ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis target inklusi keuangan dapat tercapai.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk mengejar target indeks inklusi keuangan nasional 90 persen pada 2024 mendatang. Pihak otoritas ingin segenap komponen masyarakat memiliki tabungan digital, termasuk para anak sekolah sejak di tingkat SMP.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitip pesan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mampu mengejar target inklusi keuangan Indonesia di 2024 mendatang. Seperti diketahui, Jokowi menargetkan indeks inklusi keuangan Indonesia harus mencapai 90 persen di 2024.

Pemerintah menargetkan indeks inklusi keuangan Indonesia pada 2024 mencapai 90 persen. Berdasarkan hasil survei nasional Otoritas Jasa Keuangan pada 2019, indeks inklusi keuangan nasional baru 76,19 persen dengan tingkat literasi keuangan hanya 38,03 persen.

Pandemi Covid-19 mendorong penyaluran bantuan sosial bertransformasi ke sistem digital. Cara ini pun menjadi berkah karena mempercepat inklusi keuangan masyarakat yang selama ini tidak bersinggungan dengan perbankan atau keuangan digital lainnya.

Hendri mengatakan, penggunaan teknologi dalam penyaluran bantuan dinilai lebih efektif, lebih transparan dan stabilitas program lebih mudah dikontrol.

Perpres tersebut diterbitkan dengan pertimbangan untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagai salah satu tujuan Negara Indonesia, dengan melanjutkan upaya pencapaian keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat.

Ekonom ekonomi digital Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, pesimistis target inklusi keuangan yang dipatok oleh pemerintah tercapai. Sebab, dia mencatat masih ada tiga tantangan besar yang belum bisa diatasi oleh pemerintah sampai saat ini.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, meminta masyarakat untuk tidak memandang sempit akan manfaat inklusi keuangan. Sebab, inklusi keuangan juga dinilai berperan penting dalam pembukaan lapangan kerja baru.

Edukasi terhadap pelaku UMKM sangatlah penting guna meningkatkan literasi keuangan sehingga para pelaku UMKM mendapatkan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan.

Indeks inklusi keuangan diharapkan meningkat sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) awal tahun ini dari 76 persen menjadi di atas 90 persen dalam waktu tiga tahun ke depan.

Di dalam masa pandemi Covid-19 ini, inklusi keuangan memegang peranan penting dalam percepatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Khususnya, dengan mempercepat pemberian kredit bagi UMKM sehingga usaha mereka dapat meningkat kembali dan mendekati kondisi normal.

Tugas dan fungsi KNKS sebelumnya telah diperluas untuk tidak hanya berfokus dalam peningkatan aset keuangan Syariah tetapi juga dapat mendorong sektor riil utamanya Industri Halal. Kita bercita-cita agar Indonesia dapat menjadi pusat keuangan syariah dan industri halal dunia.

Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kristianti Puji Rahayu, membeberkan tantangan OJK dalam meningkatkan persentase literasi dan inklusi keuangan yakni demografi dan geografis. Presiden Joko Widodo menargetkan persentase literasi dan inklusi keuangan mencapai 90 persen.

Di negara-negara manapun tidak bisa mencapai target inklusi keuangan hingga mencapai di atas 90 persen. Sebab, angka tersebut sudah menjadi patokan paling besar dengan berbagai pertimbangan terjadi di dalam suatu negara, termasuk Indonesia.

Pemerintah Jokowi-Ma'ruf menargetkan inklusi keuangan pada 2024 bisa tembus mencapai 90 persen. Angka ini dipatok mengingat inklusi keuangan dalam negeri masih tergolong kecil dibandingkan dengan negara Asia lain.

PT Federal International Finance (FIFGROUP), anak usaha PT Astra International Tbk di bidang pembiayaan, mencatat kenaikan pembiayaan sebesar 4,8 persen menjadi Rp 33,2 triliun periode Januari-Oktober tahun ini dibandingkan periode sama tahun lalu.