Dia menuturkan, saat ini kondisi petani tembakau dalam kondisi terberat lantaran harga jual tembakau anjlok yaitu Rp60.000 per kilogram.

Pada musim panen tembakau tahun ini tidak begitu membuat Siti dan Suyadi semringah. Sebab, faktor cuaca mempengaruhi kualitas daun tembakau, dan berakibat anjloknya harga jual. Belum lagi saat pemerintah mencabut subsidi jenis ZA.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan Samukrah meminta rencana kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) tahun 2023 untuk ditinjau ulang. Mengingat, kenaikan tarif CHT pada 2022 memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan Industri Hasil Tembakau (IHT) di Tanah Air.

Rencana perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (PP 109/2012) yang menuai kontroversi dari berbagai pihak sejauh ini dinilai tidak mendesak.

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo memaparkan bahwa ekosistem pertembakauan jangan hanya dipandang sebagai satu pihak.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno mengatakan, kebijakan-kebijakan pertembakauan yang terbit karena tekanan kelompok antitembakau seringkali bersifat sangat eksesif.

Sebab, informasi yang keliru dan terbatas dapat menimbulkan keraguan di kalangan perokok dewasa dan menghambat proses mereka beralih dari kebiasaan merokok itu.

Satria mengatakan, selain pelibatan masyarakat secara luas dari berbagai latar belakang, evaluasi dampak yang berpotensi timbul atas suatu kebijakan juga perlu dijadikan poin penting.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Satria Aji Imawan menilai, butuh regulasi yang transparan dan akuntabel, terkait produk tembakau alternatif demi menurunkan jumlah perokok Indonesia yang tinggi.

Direktur Utama Indonesian Tobacco, Djonny Saksono mengatakan, pertumbuhan pendapatan tersebut menopang peningkatan laba bersih perseroan pada kuartal I-2022 sebesar 94,4 persen menjadi Rp3,8 miliar dibandingkan kinerja kuartal I-2021 sebesar Rp1,9 miliar.

Dalam laporan yang dirilis di Hari Tanpa Tembakau Sedunia, badan PBB itu menyebut industri tembakau harus bertanggung jawab dan menanggung perbuatan mereka.

Mengingat industri hasil tembakau menopang banyak kepentingan ekonomi masyarakat, termasuk juga kelompok menengah ke bawah yang membutuhkan perlindungan.

Sekretaris Jenderal AMTI, Hananto Wibisono mengatakan, saat ini ekosistem tembakau menjadi tulang punggung bagi 2 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkih, dan jutaan karyawan serta pelaku ritel sehingga Pemerintah diminta berhati-hati dalam merumuskan kebijakan soal tembakau.