Kementerian Perindustrian terus berupaya meningkatkan pertumbuhan industri baja nasional dengan mendorong terciptanya iklim usaha industri yang kondusif dan kompetitif di tengah pandemi Covid-19. Sehingga dapat meningkatkan utilisasi serta kemampuan inovatif pada sektor tersebut.

IISIA menyambut baik program substitusi impor melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib yang diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian. Sebab, langkah strategis tersebut diyakini akan mendongkrak daya saing industri logam di Tanah Air serta melindungi pasar domestik dari serbuan produk impor.

PT Krakatau Steel (KS) meluncurkan produk baja ringan yang ditandai dengan pengiriman perdana ke Mojokerto, Jawa Timur, guna memperkuat hilirisasi. Dalam memproduksi baja ringan, Krakatau Steel tidak melakukan investasi pabrik baru.

Kementerian Perindustrian mencatat di tengah perekonomian yang sedang melemah karena terdampak pandemi Virus Corona, kabar gembira datang dari sektor industri logam Tanah Air. PT Tata Metal Lestari, produsen Baja Lapis Alumunium Seng dan Baja Lapis Seng mengekspor produk pertama kalinya ke beberapa negara.

Pemerintah terus mendorong pengembangan industri konstruksi menggunakan produk dalam negeri. Upaya ini merupakan salah satu bentuk komitmen Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan industri dalam negeri, agar terhindar dari serbuan barang impor. Salah satu langkahnya dengan mendorong penetapan SNI.

Ketua Umum ARFI, Stephanus Koeswandi menyayangkan terjadinya insiden tersebut. Diketahui, salah satu bahan yang digunakan dalam konstruksi gedung sekolah tersebut adalah baja ringan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI), Nicholas Kesuma, berharap Agus Gumiwang mampu mendorong sektor industri baja dalam negeri bisa berkembang lebih baik. Melihat persoalan yang kini masih ada, nampaknya mantan menteri sosial itu memiliki pekerjaan rumah yang cukup banyak.

PT. Tata Metal Lestari memiliki kapasitas produksi sebesar 225 ribu ton per tahun, dengan nilai investasi mencapai Rp1,5 Triliun. Pabrik ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur dan konstruksi nasional, khususnya dalam hal ketersediaan bahan baku baja lapis zinc-alumunium.

Indonesia Zinc Aluminium Steel Industries (IZASI) meminta pemerintah lebih tegas dalam menerapkan aturan perdagangan produk baja di Indonesia. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menekan peredaran baja impor yang telah merajalela dalam tiga tahun terakhir.

Untuk baja lapis konstruksi, khususnya BJLAS, kapasitas produksinya sudah mencapai 1,1 juta ton per tahun, sementara permintaan sebesar 1 juta ton di tahun 2018. Seharusnya permintaan ini dapat dipenuhi oleh industri nasional yang mengalami oversupply.

Berdasarkan data dari BPS, peningkatan ini sebenarnya terlihat dari tahun ke tahun sejak 2013, namun bertambah tinggi mulai 2017-2018. Pemicunya ditengarai karena harga barang impor adalah 30-40 persen di bawah harga domestik Indonesia.

Direktur Utama Krakatau Steel (KS), Silmy Karim, menyuarakan berbagai masalah soal industri baja Indonesia serta investasi asing. Silmy berkata ruang berkembang industri baja di Indonesia sangat besar mengingat masih rendahnya konsumsi baja per kapita yakni 52 kilogram (Kg) per tahun.

Produsen baja nasional menyayangkan masuknya baja impor melalui Batam. Ini dinilai merugikan industri baja dalam negeri.

Per 20 Januari, Pemerintah Batasi Baja Impor Masuk RI. Kebijakan tersebut merupakan respons atas keluhan pengusahaan baja terkait banyaknya baja impor yang membanjiri Indonesia.

Pengendalian baja tersebut akan tertuang dalam Revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 menjadi 110. Aturan tersebut nantinya akan mulai berlaku pada 20 Januari 2019 mendatang.

Ketua The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Silmy Karim mengeluhkan industri besi baja dalam negeri kerap kalah dalam persaingan dengan impor, penyebabnya adalah kecurangan sehingga dari sisi harga barang impor yang lebih murah.