Ketum IDI soal PDSI: Organisasi Profesi Dokter, IDI Satu-Satunya
Menurut Abid, di negara demokrasi, pembentukan ormas tak bisa dicegah. Namun dia menegaskan, ormas dan organisasi profesi berbeda.
Menurut Abid, di negara demokrasi, pembentukan ormas tak bisa dicegah. Namun dia menegaskan, ormas dan organisasi profesi berbeda.
Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) menyoroti biaya pendidikan kedokteran yang mahal. Sehingga, PDSI mendorong agar adanya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengkritisi Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) yang ingin memfasilitasi penelitian lanjutan terapi Brain Washing atau cuci otak melalui metode Digital Substraction Angiography (DSA) yang digagas Terawan Agus Putranto.
Ia berharap anggotanya tidak terpancing oleh isu-isu negatif yang dapat memecah belah kesolidan profesi dan internal organisasi.
Prof Marsis mengatakan, saat ini IDI mengamati terlebih dahulu tingkah laku PDSI.
Jajang menegaskan, bahwa PDSI berbeda dengan IDI. Terlebih menuai polemik saat pemecatan Terawan dari hasil Muktamar IDI di Aceh.
Deklarasi Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) memunculkan dualisme kepengurusan organisasi profesional kedokteran. Keduanya mengklaim saling sah secara hukum.
Ketua Terpilih PB IDI, Slamet Budiarto mengatakan PDSI berhak mengklaim telah mendapatkan SK Kemenkumham. Namun, dia mengingatkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan IDI sebagai satu-satunya organisasi profesi kedokteran yang sah di Indonesia.
Jajang mengungkap visi dan misi PDSI. Visinya menjadi pelopor reformasi kedokteran Indonesia yang menjunjung tinggi kesejawatan, serta berwawasan Indonesia untuk dunia demi meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.
Sumber dari internal PB IDI mengungkap, untung rugi jika dokter Terawan dipecat permanen. Menurutnya, pemecatan bekas Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto itu tidak akan berpengaruh ke izin praktik.
Menurut Irma, IDI sebagai organisasi independen bukan berarti tidak bisa memiliki Dewan Pengawas.
Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI) bersama aliansi lembaga eksekutif mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) se-Indonesia mendukung Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memberhentikan bekas Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Seorang dokter senior yang juga pengurus IDI menegaskan, organisasi profesinya itu tak pernah sepeserpun menerima bantuan. Oleh sebab itu, dia protes apabila ada anggota DPR RI yang mempersoalkan iuran anggota IDI setiap bulannya.
Doktor lulusan Fakultas Kesehatan Universitas Hasanuddin (Unhas) ini mengajak anggota IDI untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan.
IDI menilai metodenya DSA Terawan tidak berdasarkan kaidah ilmiah. Mantan Menteri Kesehatan itu dinilai melanggar etik.
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay bertanya tentang etika IDI yang mengumumkan pemecatan Dokter Terawan ke publik. Hal tersebut dianggapnya sama saja dengan mempermalukan Terawan.
Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) periode 2012-2018, Prof. Ilham Oetama Marsis mengungkap perseteruan panjang antara organisasinya dengan Dokter Terawan Agus Putranto. Menurut dia, saat dirinya menjabat, pernah hendak menyelesaikan permasalahan bersama Dokter Terawan.
Rahmad menilai, IDI sebagai organisasi profesi di luar ranah eksekutif memiliki wewenang yang besar dalam undang-undang. Banyak keputusan terkait kedokteran harus melibatkan IDI. Sedangkan pemerintah tidak bisa melakukan pengawasan terhadap IDI.