Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal membuka sayembara desain ibu kota baru pada Rabu, 2 Oktober besok. Menteri Basuki menjelaskan, pemerintah juga mau desainer ibu kota baru nantinya bisa merancang sebuah kawasan yang menarik bagi para top talent dunia untuk bisa tinggal di sana.

Proses open bidding akan dilakukan secara transparan dan terbuka (fair). Setelah itu, baru ditentukan proyek apa yang akan digarap oleh swasta.

Menurut Bambang, sektor infrastruktur dan properti justru dapat menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di waktu perlambatan ekonomi dunia saat ini.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengharapkan, masyarakat di kota-kota sekitar Jakarta tidak merasakan perbedaan secara pembangunan. Padahal secara perekonomian ataupun transportasi, Jakarta dan kota-kota sekitar sudah saling terintegrasi.

Gubernur Kalimantan Timur menjelaskan sejumlah sarana dan prasarana penunjang bagi ibu kota baru. Hal itu dia ungkapkan di hadapan anggota Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara, Samarinda, Selasa kemarin.

"Banyak hal yang akan kami bahas dengan gubernur dan bupati, terutama persiapan lebih matang mengenai pemindahan IKN," kata Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur (Kaltim) yang juga anggota Pansus Pemindahan IKN, Hetifah Sjaifudian.

Terkait lahan ibu kota baru yang saat ini dikuasai oleh perusahaan milik Sukanto Tanoto, Bos Bappenas menyebut pemerintah tak menyiapkan anggaran untuk pengambilalihan. Sebab, lahan itu merupakan lahan milik pemerintah.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy Supriadi Prawiradinata, mengatakan fasilitas penunjang yang dimaksud yakni akses menuju lokasi ibu kota baru. Pembangunan infrastruktur akses menuju ibu kota baru, lanjut dia, merupakan tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kadin Indonesia menyampaikan, lokasi ibu kota baru di Kaltim akan menempati lahan yang sebagian besar menjadi milik seorang miliuner pendiri kelompok perusahaan manufaktur Royal Golden Eagle (RGE), Sukanto Tanoto. Lahan milik Sukanto Tanoto tersebut merupakan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Bambang mencontohkan, proyek infrastruktur yang dikerjakan Kementerian PUPR senilai Rp 1 triliun bisa menyerap 14.000 tenaga kerja, apalagi pemindahan ibu kota negara membutuhkan anggaran hingga Rp 466 triliun.

Pemerintah daerah yang akan dipanggil adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Kaltim Isran Noor. Pansus ingin mendengar bagaimana kondisi Jakarta setelah ditinggalkan dan bagaimana lokasi baru ibu kota.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru. Perpindahan itu kemudian memberi kesempatan bagi pihak swasta untuk bisa mengelola aset milik negara yang ada di Jakarta paling cepat pada 2020 mendatang.

Dengan kerja sama ekonomi bilateral ini, kedua negara bisa menciptakan kesempatan yang lebih luas untuk bisnis masing-masing. Lalu, menciptakan upaya kerja sama bagaimana membantu menarik investor lainnya dari seluruh dunia.

Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa salah satu alasan pemindahan ibu kota adalah karena semua aktivitas ekonomi berpusat di Jakarta. Kondisi ini membuat Jakarta harus menopang beban yang besar.

DPR mengesahkan pembentukan Panitia Khusus pemindahan ibu kota dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/9). Pembentukan Pansus merupakan respon DPR atas surat Presiden Joko Widodo terkait rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Peneliti INDEF, Bhima Yudhistira, mengatakan milenial akan terancam tidak bisa memiliki rumah di ibu kota baru. Menurut Bhima, dengan asumsi harga tanah di lokasi ibu kota baru naik 4 kali lipat, maka pengembang akan menawarkan harga yang lebih tinggi dan tidak dapat dijangkau milenial.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, mengatakan pihak swasta tidak terlalu tertarik untuk terlibat dalam proyek pembangunan ibu kota baru. Salah satu penyebab, sebut dia, terkait dengan kondisi ekonomi global yang sedang mengalami penurunan.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, mengatakan bahwa kehadiran ibu kota baru tidak akan berdampak pada peningkatan ekonomi secara luas. Berdasarkan kajian Indef pemindahan ibu kota hanya akan berdampak pada wilayah Kalimantan Timur.