BPJS Kesehatan merupakan lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah guna menyelenggarakan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat, pegawai negeri sipil, serta pegawai swasta.

Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk peserta kelas III naik mulai 1 Januari 2021. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan.

Politikus PKS itu pun juga heran dengan seluruh pimpinan DPR tidak ada yang berkomentar soal kenaikan iuran BPJS tersebut.

Iuran BPJS Kesehatan Kembali Naik. Iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II resmi naik per hari ini, Rabu (1/7/2020). Masing-masing naik 85,18 persen dan 96,07 persen.

Dilihat, Pasal 34 dinilai tidak berlandasan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Bahkan Perpres tersebut dibentuk tidak mendasari asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Kepala Bidang Kebijakan Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Ronald Yusuf, mengatakan pendapatan yang diperoleh dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp1,9 triliun. Ronald menekankan, pendapatan dari BPJS berasal dari peserta aktif, dan bukan peserta terdaftar.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mempersilakan peserta BPJS Kesehatan turun kelas apabila tidak sanggup membayar iuran di tengah pandemi Virus Corona. Apalagi pada Juni mendatang akan berlaku iuran baru bagi peserta kelas I dan II.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio Ada satu pesan yang ingin diberikan dalam kritik kader PDI Perjuangan pada Presiden Joko Widodo berkaitan dengan penerbitan Perpres 64/2020 yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Pemerintah dianggap mengabaikan lembaga legislatif dan yudikatif dalam memutuskan menaikkan iuran BPJS di tengah pandemi Covid-19

Dia menyebut, putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Perpres sebelumnya memberikan waktu kepada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan baru paling lambat 90 hari setelah putusan keluar.

Dia menuturkan, hanya karena alasan defisit dana BPJS Kesehatan, iuran dinaikan seenaknya. Padahal, BPJS kesehatan defisit karena memang banyak dana BPJS Kesehatan yang ditudingnya dijadikan bancakan oleh oknum oknum BPJS Kesehatan. Terutama dalam hal pembayaran klaim ke rumah sakit.

Kali ini, pengritik kebijakan Jokowi tak hanya datang dari pihak 'seberang' Istana. Namun, datang dari koalisi.

"Kami berpendapat bahwa solusi menaikkan iuran BPJS sebelum ada perbaikan sebagaimana rekomendasi kami, tidak menjawab permasalahan mendasar dalam pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan," ujar Ghufron

Dia menilai penjadwalan kenaikan dengan pemberian waktu tenggang, menurut pihaknya bukan merupakan jawaban atau pelaksanaan putusan MA tersebut.

Dia memandang, Perpres ini apalagi di masa pandemi Covid-19, yang membawa gelombang PHK. Dan pasti banyak yang masuk peserta mandiri.

Menurut dia, BPJS harus mengevaluasi adanya kenaikan iuran tersebut. Namun di sisi lain, Faisol memahami keuangan negara sedang sulit.

Menurut dia, Perpres Nomor 64 tahun 2020 berbeda dengan Perpres Nomor 75 tahun 2019 yang dibatalkan. Dalam Perpres yang baru diterbitkan Presiden Jokowi, diatur soal pemberian subsidi iuran bagi peserta kelas III.

angan sampai, kata dia, pemerintah memberlakukan peraturan yang lama tetapi terus defisit.