Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan kampanye yang diduga dilakukan calon legislatif Zuhdi Mamhudi di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Huda Cakung Barat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Timur melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi, Selasa (30/1).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Timur menyelidiki dugaan pelanggaran kampanye, oleh terlapor dari Calon Legislatif (Caleg) Partai Gerindra Zuhdi Mamduhi di Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda, Cakung Barat. Dugaan pelanggaran ini dilaporkan oleh masyarakat.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang menegur calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dapil II Kota Semarang bernama Nugroho. Caleg Nomor urut 2 itu ditegur lantaran tepergok kampanye terselubung di pasar tradisional.

Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, Veri Junaidi menilai, Bawaslu seharusnya mendorong agar diterapkan sanksi atas pemasangan iklan tersebut. Minimal sanksi yang dikenakan ialah sanksi administrasi.

Seperti tertulis di Pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja berkampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 276 Ayat 2 UU Pemilu dipidana maksimal 1 tahun penjara dan denda maksimal Rp 12 juta.

Sejauh ini, terdapat dua sekolah yang terdeteksi menjadi tempat pelanggaran kampanye terselubung para caleg yakni di SMPN 127 dan SMPN 206 Jakarta Barat.

OSO sebut iklan Jokowi di bioskop produk Kemenkominfo, bukan tim kampanye. Menurut OSO, Kementerian Kominfo sebagai kementerian teknis yang membidangi informasi memiliki fungsi dan tugas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Cak Imin mengatakan langkah Kominfo tersebut juga sudah biasa dilakukan. Seperti halnya beriklan di televisi. Cak Imin menegaskan, tidak ada peraturan yang dilanggar dari iklan itu.

OSO tak setuju jika iklan tersebut digolongkan sebagai bagian dari kampanye. Menurutnya, iklan layanan masyarakat itu sebagai media informasi yang harus disampaikan ke masyarakat.