Majelis Hakim juga mewajibkan Nurdin membayar uang pengganti sebesar Rp4.228.500.000. Apabila uang pengganti itu tak mampu dibayarkan maka diganti hukuman dengan kurungan 6 bulan penjara.

Jaksa mengatakan, saat melakukan penggeledahan di rumah dinas Nurdin ditemukan sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing dan rupiah yang terbungkus di beberapa tas. Satu dari dugaan gratifikasi tertulis berasal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Jaksa menyebut penerimaan gratifikasi oleh Nurdin berasal dari pengusaha dan kepala organisasi perangkat daerah.

Penerimaan suap diawali pada 2018, Nurdin memerintahkan Edy mencari dana untuk keperluan pribadinya dari pengusaha yang sedang mengurus proses perizinan pemanfaatan ruang laut. Nurdin mengarahkan Edy agar para pengusaha tidak perlu mengurus melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Gubernur Kepri Didakwa Terima Suap Rp45 Juta, SGD 5 Ribu dan SGD 6 Ribu. Nurdin mengarahkan Edy agar para pengusaha tidak perlu mengurus melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Nelayan bernama Abu Bakar dituntut dua tahun penjara oleh jaksa penuntut umum pada KPK. Abu dianggap bersalah menyuap Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun terkait penandatanganan izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut.

Kasus Suap Reklamasi Kepulauan Riau, KPK Periksa Budi Hartono. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau itu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap izin lokasi rencana reklamasi di Kepulauan Riau.

Tak hanya Nurdin, KPK juga memperpanjang masa penahanan dua tersangka suap reklamasi Kepri lainnya, yakni Kadis Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri Edy Sofyan serta Kabid Perikanan Tangkap Budi Hartono.

Kuasa hukum menyebut kondisi Gubernur Nurdin Basirun dalam keadaan sehat walafiat sejak ditahan di rutan KPK pada 12 Juli 2019 lalu. Selama berada dalam rutan KPK, kliennya itu lebih banyak melakukan amal ibadah seperti salat dan membaca Alquran.

Nurdin Basirun menerima suap dari Abu Bakar yang ingin membangun resort dan kawasan wisata seluas 10.2 hektare di kawasan reklamasi di Tanjung Piayu, Batam. Padahal kawasan tersebut sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan seorang pengusaha dengan nama Kock Meng sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap Penerbitan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.

Keenam orang tersebut adalah Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemprov Kepri, Misni; Kadis Perindustrian dan Perdagangan Pemprov Kepri, Burhanudin.

Pelarangan ke luar negeri berkaitan dengan kasus dugaan suap izin reklamasi yang menjerat Gubernur nonaktif Kepri Nurdin Basirun.

Tersangka Suap Reklamasi Kepulauan Riau Jalani Pemeriksaan Lanjutan. Abu Bakar diperiksa sebagai tersangka terkait suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepri 2018-2019.

Selain Nurdin Basirun, penyidik lembaga antirasuah juga memperpanjang penahanan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan (EDS), Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono (BUH), dan pihak swasta Abu Bakar (ABK).

"Pemeriksaan dilakukan di Polres Balerang, Batam," kata Febri.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi di Kepulauan Riau. Penggeledahan berkaitan kasus dugaan suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau dan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Kepri Nurdin Basirun.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Riau, Nilwan, ikut diamankan penyidik KPK gara-gara membawa kardus berisi durian dan dokumen ke rumah dinas Gubernur Kepulauan Riau nonaktif, Nurdin Basirun. Dia tidak tahu saat itu sedang berlangsung operasi tangkap tangan KPK.