Kesaksian AH Nasution soal peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada September 1948.

Gerakan 30 September (G30S) menjadi peristiwa kelam yang masih menyisakan pilu. Terjadinya kudeta yang mengakibatkan gugurnya enam jenderal serta seorang perwira militer Indonesia. Tindakan PKI yang begitu kejam, terlihat dari sisa pakaian menempel di tubuh para korban. Berikut potretnya.

Kepolisian Resor (Polres) Tangerang Selatan (Tangsel) tidak mengeluarkan izin keramaian, terkait nonton bareng atau nobar film Pengkhianatan G30S/PKI yang digelar masyarakat. Terebih saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19 dan dikhawatirkan terjadi cluster baru di masyarakat.

Polri tak ingin ada klaster baru dalam penyebaran virus Covid-19. Oleh sebab itu, Polri melarang siapapun melakukan kegiatan mengumpulkan massa.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan tak ada pelarangan menayangkan maupun manyaksikan film Pengkhianatan G30S/PKI.

Dia mengatakan, dahulu Mantan Menteri Penerangan di era Pemerintahan Pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, Letnan Jenderal (Purn) TNI Muhammad Yunus Yosfiah pun tidak melarang pemutaran film tersebut. Namun juga tidak mewajibkan untuk menonton.

Dasco sendiri tidak mengetahui pasti soal akurasi kebenaran dari film tersebut. Menurutnya, film itu dibuat dari naskah sejarah yang memuat suatu kejadian. Masyarakat juga bisa menganggap film itu menjadi hiburan.

Selain itu, tujuan lain ingin memberikan pembekalan kepada 570 Caleg Partai Berkarya yang ikut berkompetisi pada Pemilu 2019.

Acara tersebut juga disisipi kampanye untuk pemenangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno dalam Pilpres 2019 mendatang. Tak hanya itu, acara yang diselenggarakan sejak pukul 18.00 ini juga memutar film G30S/PKI.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyambut positif penayangan film pengkhianatan G30S/PKI setiap akhir September. Menurut dia, film yang sempat diminta tak tayang lagi era Gus Dur itu dianggap penting karena untuk mempelajari sejarah kelam bangsa Indonesia.

Nobar film G30S/PKI jangan dipolitisasi para elite. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan bahwa pilihan untuk menonton bareng atau tidak film tersebut adalah hak setiap warga.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Rachmawati Soekarnoputri kurang setuju dengan adanya pemutaran film G30S/PKI pada 30 September mendatang. Menurutnya, isi film tersebut tidak utuh.

Menurut dia, hal itu perlu diperjelas karena belakangan ada kampanye hitam yang disebarkan bahwa Pemerintahan Jokowi berada di balik keputusan Pemerintah menghentikan pemutaran film G30S/PKI.

Kapendam Jaya Kolonel Kristomei Sianturi menambahkan, sebaiknya film tersebut tidak hanya ditonton pada September saja.

Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf di Jabar berencana menggelar nonton bareng film G30S bersama masyarakat umum. Hal ini sebagai salah satu cara untuk menghapus label pro maupun anti PKI di momen pilpres.